Esposin, KLATEN – Kabupaten Klaten tahun ini mempertahankan status Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Skor penilaian KLA di Klaten mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya.

Penghargaan KLA tingkat Nindya pada 2025 itu diserahkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka didampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.

Penghargaan diterima langsung Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, di Auditorium K.H. M. Rasjidi, Kementerian Agama, Jumat (8/8/2025).

Ada peningkatan skor penilaian KLA untuk Kabupaten Klaten. Pada 2023, Kabupaten Klaten meraih kategori Nindya dengan skor 723,67. Pada penilaian 2024-2025, Kabupaten Klaten meraih kategori Nindya dengan skor 732,65.

Kepala Dissos P3APPKB Klaten, Puspo Enggar Hastuti, mengungkapkan peningkatan terjadi pada beberapa indikator. Beberapa yang mengalami peningkatan yakni klaster tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, kecamatan layak anak, dan desa layak anak.  

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, bersyukur dengan raihan prestasi tersebut. Dia memastikan Pemkab terus berkomitmen untuk menghadirkan sistem pembangunan berbasis hak anak.

“Alhamdulillah, Klaten selalu berproses berkaitan dengan KLA. Ini salah satu juga yang kemudian kami kejar bagaimana memastikan generasi penerus aman, terjamin hidupnya, kesehatannya, pendidikannya di Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah kami diapresiasi oleh pemerintah mendapatkan KLA kategori Nindya,” kata Hamenang saat ditemui di Pemkab Klaten, Senin (11/8/2025).

Hamenang mengungkapkan komitmen yang dilakukan tak sekadar demi meraih penghargaan. Dia menjelaskan fokus utama dari program yang sudah dijalankan yakni untuk semakin menjamin pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak.

“Sebenarnya kami itu enggak mengejar ini Nindya ini Utama. Tetapi kami fokus untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang apa  pun itu. Alhamdulillah, Klaten selalu diapresiasi. Ini artinya apa yang dilakukan selalu ada peningkatan,” jelas ungkap Hamenang.

Hamenang mengungkapkan banyak tantangan seiring dengan predikat KLA. Tantangan itu terutama datang dari pesatnya perkembangan teknologi digital.  

Di satu sisi, hadirnya gadget mempermudah anak-anak mendapatkan informasi. Namun, di sisi lain penggunaan gawai oleh anak-anak harus dikontrol.  

“Anak kecil usia dua-tiga tahun sudah pegang gawai. Tentu ini di satu sisi mempercepat mereka untuk bisa mengetahui banyak informasi. Tapi di sisi lain kalau tidak dikontrol akan berbahaya. Karena mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya belum usianya. Termasuk juga bagaimana paparan paham-paham radikal. Nah, itu yang sangat bahaya,” kata Hamenang.

Hamenang mengungkapkan kontrol harus dilakukan secara bersama. Artinya, upaya untuk membentengi anak dari efek negatif kemajuan teknologi tak bisa hanya dilakukan pemerintah. Keluarga juga memiliki peran strategis.

Salah satu upaya Pemkab untuk mewujudkan KLA yakni dengan secara rutin menghadirkan remaja yang menjadi role model remaja berkualitas melalui ajang pemilihan Duta Genre. “Kami juga konsen kemudian bagaimana generasi muda ini berencana sedini mungkin,” jelas Hamenang.

Terkait penanganan stunting, Hamenang menjelaskan penanganan terus digencarkan. Tak hanya dari Pemkab, penanganan dilakukan keroyokan dari berbagai unsur termasuk masyarakat.

“Kami gencarkan program gerakan orang tua cegah stunting atau Genting. Ini tidak hanya dari APBD. Tetapi bagaimana gotong royong dari masyarakat. Semua stakeholder kemudian bisa ikut terlibat,” kata Hamenang.

Dia menungkapkan saat ini TP PKK sudah menggencarkan gerakan tersebut. Organisasi itu memiliki kelembagaan hingga di tingkat wilayah terkecil. Dia berharap gerakan yang kini terus digencarkan itu bisa semakin membumi.

“PKK punya stakeholder sampai tingkat desa sehingga bersama-sama di setiap wilayah-wilayah sudah ada orang tua asuh untuk Genting. Harapannya ke depan semakin melebar semakin banyak yang ter-cover sehingga angka stunting ini bisa turun. Karena kalau hanya mengandalkan APBD ya kami terbatas,” kata Hamenang.