Esposin, SOLO--Empat hari terakhir, Komisi I DPRD Solo menggelar rapat kerja (Raker) dengan mitra kerjanya untuk membahas Pra KUA-PPAS 2026. Rapat berlangsung cukup alot dan hingga malam hari.

Sebab, Komisi I mencermati setiap pogram kegiatan yang ada di setiap OPD, baik itu program kegiatan maupun anggarannya. Hal itu seperti dijelaskan Wakil Ketua Komisi I DPRD Solo, Suharsono, saat diwawancarai Espos, Jumat (8/8/2025).

Menurut Suharsono, Komisi I DPRD Solo mendukung program-program eksekutif.

"Prinsipnya Komisi I mendukung penuh program-program Asta Cita Mas Wali Kota seperti peluang kerja, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, Smart City, Posyandu ILM berbasis SPM, penguatan BUMD dan sebagainya," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu.

Suharsono mengatakan dukungan itu dilakukan dengan menyetujui dan menambah anggaran yang diperlukan. Dia mencontohkan dalam pemberdayaan BUMD, Komisi I menyampaikan kepada Bagian Perekonomian sebagai leading sektor agar melakukan kajian investasi secara komprehensif.

Kajian investasi itu untuk memberikan target-target kepada BUMD dalam menjaga kesehatan BUMD khususnya target pendapatan asli daerah (PAD) supaya optimal.

"Jadi bukan sekedar telaah staf, tetapi kajian investasi secara komprehensif yang dilakukan akademisi maupun praktisi yang berkompeten dan independen. Komisi I juga mengkritisi kegiatan dan anggaran di dinas maupun OPD wilayah," urai dia.

Suharsono mengungkapkan kajian tentang rencana pembangunan pojok tamu di Rumdin Loji Gandrung menjadi perdebatan dan belum diputuskan. Kajian pembuatan spot baru yang akan dibangun oleh Bagian Umum Setda Solo itu menjadi perdebatan dan belum diputuskan. 

Hal itu tidak lepas dari status Loji Gandrung yang merupakan situs cagar budaya. Pembangunan bangunan baru di situs tersebut berpotensi merusak situs cagar budaya. Sehingga Komisi I belum menyetujui dianggarkannya kegiatan tersebut.

Namun Komisi I memberi solusi untuk membangun di luar situs cagar budaya.

"Dan kalau tetap ingin membangun di situs Loji Gandrung agar konsultasi dan melakukan FGD dengan stakeholder seperti BPCB, TACB, budayawan dan sebagainya," terang dia.

Suharsono mengatakan Komisi I juga mengkritisi rencana kegiatan dari OPD yang regulasinya belum jelas, termasuk out put dan out come-nya. Seperti kerja sama Dinas Kominfo dengan menggandeng pihak ketiga melalui Media Troling dan KOL.

"Di mana kerja sama tersebut dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum, dan juga kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan, yang menurut kami belum jelas arahnya, itu belum kita setujui," terang dia.

Namun Komisi I DPRD Solo mendukung penganggaran Posyandu ILP.

"Di OPD wilayah Komisi I sangat mendukung penganggaran untuk Posyandu ILP berbasis SPM, bahkan tidak membatasi jumlah Posyandu setiap RW-nya. Dan dari pencermatan Komisi I di lapangan yang dibenarkan oleh Camat dan Lurah masih banyak Posyandu yang menempati garasi rumah warga, teras warga, bantaran sungai," tutur dia.

Sehingga, Suharsono menyatakan Komisi I meminta setiap Posyandu itu didata, yang selanjutnya diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan anggaran sewa atau bantuan kepada pemilik rumah agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan nyaman.

Komisi I juga menyetujui pembangunan Taman Cerdas di Kelurahan Joyotakan senilai Rp3 M, program ketahanan pangan di kelurahan-kelurahan se-Kecamatan Serengan.

Di sisi lain, Komisi I akan mengoreksi anggaran-anggaran yang berpotensi pemborosan. Suharsono mencontohkan di antarannya anggaran yang sifatnya stand by, pembangunan kantor dan rumah dinas, pemeliharaan gedung, bintek di hotel-hotel, kebutuhan rutin dan lainnya.

Hal itu dilakukan untuk menjaga postur APBD Solo agar sehat dan tidak defisit, tidak ada refocusing di perjalanan dan sebagainya.