Esposin, SOLO - Pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II tahun 2025 memberikan catatan tersendiri untuk Indonesia ke depan. Pemerintah dinilai perlu segera memiliki solusi untuk mempersempit kesenjangan ekonomi masyarakat. Sebab sebagain masyarakat juga masih mengalami pelemahan daya beli. 

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si, mengatakan tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ekonomi saat ini tetap harus menjadi peringatan bagi pemerintah. Meski dari data yang ada saat ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12%.

"Pelemahan daya beli itu faktanya ada. Artinya keluhan dari pengusaha bahwa transaksinya sangat berkurang dan lain sebagainya itu faktanya ada," kata dia, Rabu (6/8/2025). 

Di sisi lain, tidak dipungkiri saat ini pemutusan hubungan kerja (PHK) juga masih terjadi. Menurutnya PHK terjadi bukan hanya karena masalah kondisi ekonomi yang memburuk. PHK juga bisa terjadi karena adanya perubahan landscape bisnis. 

Diketahui saat ini adopsi teknologi di dalam proses produksi telah semakin marak. Dengan begitu orang yang bekerja di sektor formal juga semakin berkurang. Beberapa jenis pekerjaan digantikan dengan teknologi. Sementara pekerja sektor formal merupakan kekuatan daya beli masyarakat untuk kalangan menengah. 

"Mungkin secara daya beli mereka tidak mengalami penurunan secara drastis, namun dari sisi keamanan dalam hal pendapatan, mengalami masalah," kata dia. 

Dengan kondisi terebut membuka kemungkinan masyarakat akan beralih ke sektor informal dengan menjalankan usaha. Namun peralihan tersebut juga membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang menyamai atau melebihi pendapatannya sebelumnya. 

"Dengan beralih ke sektor informal, mereka tentunya juga akan mendapatkan pendapatan, namun mungkin belum langsung sebesar pendapatannya sebelumnya ketika bekerja formal. Meskipun ketika hal itu dijalani terus, hasilnya juga akan meningkat. Itulah masa transisi yang saya maksud. Nah, pemerintah memang belum ketemu formulasinya untuk mengatasi [masa transisi]," jelasnya. 

Untuk masyarakat di sektor informal yang tidak bisa mengejar perkembangan teknologi, mungkin akan tertinggal. Untuk itu pemerintah juga perlu mengambil kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Dengan begitu kesenjangan ekonomi di masyarakat tidak semakin melebar. 

Sementara itu berbicara terkait sektor bisnis yang memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi, meski secara data belum bisa tersaji dengan jelas, ada kecenderungan bisnis baru yang berbasis ekonomi digital dan kreativitas memiliki dampak positif. 

"Jadi kalau dilihat, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar masih di sektor perdagangan, manufaktur dan pertanian," kata dia. Ada kemungkinan beberapa pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut juga telah menjalankan bisnis berbasis teknologi, digitalisasi dan kreativitas.