Esposin, MAGETAN – Polemik video viral wisatawan dimarahi pedagang di kawasan Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur lantaran membeli pecel pada pedagang keliling beberapa waktu lalu menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dewan meminta Pemerintah Kabupaten Magetan mengevaluasi pengelolaan dan pengawasan di kawasan wisata tersebut agar wisatawan tidak kapok berkunjung.

Anggota Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyebut peristiwa yang viral tersebut menunjukan perlunya evaluasi total terkait pengelolaan dan penataan pedagang di sekitar Telaga Sarangan. Pasalnya, tindakan tersebut dapat mencoreng citra destinasi wisata unggulan Kabupaten Magetan dan harus segera ditangani secara serius.

“Beberapa bulan lalu juga viral pedagang bakso yang mematok harga sebesar Rp35.000 untuk setiap porsi, belum lagi viralnya pedagang melarang wisatawan duduk di tepi telaga gara-gara tidak membeli makanan,” ungkapnya, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, sistem dan mekanisme  pengelolaan para pedagang di kawasan Telaga Sarangan sejak bertahun-tahun belum berjalan secara adil dan sistematis. Dampaknya, timbul kecemburuan antara pedagang yang telah lama berjualan dikenakan biaya pajak dan retribusi sewa lapak, sedangkan penjual yang menjajakan dagangan dengan cara keliling tidak dikenakan biaya apapun. 

Lebih lanjut, Komisi A DPRD Magetan meminta Pemkab rutin memberikan edukasi dan melakukan pengawasan berkelanjutan agar pedagang tidak bersikap semena-mena dan tetap menjaga citra wisata Telaga Sarangan.

“Bukan cuma pedagang yang perlu ditata, tapi sistem masuknya, jalurnya, semuanya harus dipikirkan,” ungkapnya.

Didik mendesak Pemkab Magetan mengambil langkah konkret, bukan sekadar imbauan. Melainkan penataan ulang dan regulasi tegas perlu diterapkan, serta melibatkan semua pihak dalam musyawarah terbuka.

“Kalau dibiarkan, lama-lama wisatawan kapok datang. Padahal Sarangan adalah aset penting Magetan,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan, Eka Radityo,  membenarkan insiden tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ketidakharmonisan yang muncul akibat perbedaan kepentingan antar pelaku usaha wisata.

Dia menyebut sekitar 4.000 orang menggantungkan hidup di kawasan itu, termasuk pedagang tetap dan pedagang keliling. Namun tidak semua kegiatan ekonomi diatur lewat regulasi formal, melainkan banyak yang berjalan berdasarkan kesepakatan antar komunitas setempat.

“Kejadian kemarin itu lebih karena miskomunikasi. Setiap pelaku usaha punya kebutuhan masing-masing. Kami akan menindaklanjutinya dengan musyawarah antar paguyuban supaya tidak mengganggu kenyamanan pengunjung,” ungkapnya.