Esposin, PONOROGO – Menteri Sosial (Mensos) RI Syaifullah Yusuf menyebut banyak lahan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat masih berstatus Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), bahkan belum bersertifikat.

Hal tersebut membuat pihaknya hingga kini terus berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pernyataan tersebut dia sampaikan usai meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo.

Gus Ipul, sapaan akrab Mensos RI tersebut mengungkap pihaknya hingga kini mencatat banyak lahan yang diajukan Pemerintah Daerah untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen tapi dokumen kepemilikan dan status lahan belum jelas.

“Sekarang ini banyak Pemda yang mengusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen tapi surat-suratnya belum selesai, belum clear and clean. Ada juga yang lahannya masih belum bersertifikat,” ungkapnya, Senin (4/8/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut program Sekolah Rakyat bakal terus berjalan dengan tetap  mempertimbangkan rekomendasi yang dilakukan tim survei lapangan dan lintas kementerian agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Saya belum tahu detailnya seperti apa, tetapi kalau untuk pembangunan Sekolah Rakyat izin-izinnya akan diproses, insyaallah,” ungkapnya.

Untuk memastikan keberlangsungan program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial RI memastikan pelaksanaan proses  belajar mengajar pada 100 titik bakal sepenuhnya berjalan pada akhir bulan Agustus 2025.

Rinciannya, tanggal 14 Juli 2025 sebanyak 63 titik, tanggal 1 Agustus 2025 3 titik, tanggal 5 Agustus 2025 sebanyak 5 titik, dan 15 Agustus 2025 sebanyak 29 titik.

“Pada Bulan September 2025 mendatang akan ditambah sebanyak 59 titik, jadi total untuk tahun ini ada 159 titik Sekolah Rakyat yang beroperasi dengan kapasitas 15.000 siswa,” jelasnya.