Esposin, JAKARTA -- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Wamenko Polhukam), Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman di tengah konflik perbatasan kedua negara tersebut.

“Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Deputi politik luar negeri kami terus melakukan pemantauan,” ujar Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, tidak ada WNI yang berada di lokasi konflik karena medan bentrokan berada di kawasan perbatasan yang merupakan hutan terpencil, jauh dari permukiman penduduk maupun pusat kota.

Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tetap memantau situasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya WNI yang terdampak.

KBRI Phnom Penh Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengonfirmasi bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban konflik bersenjata di perbatasan Kamboja dan Thailand.

Konfirmasi ini diterima langsung oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, dari Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

“Menlu Kamboja menyampaikan bahwa memang ada korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat dipastikan jumlah korban jiwa, luka-luka, maupun kerusakan bangunan. Namun, ditegaskan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” tulis pernyataan resmi KBRI Phnom Penh.

KBRI juga mencatat adanya sejumlah WNI yang menetap dan bekerja di wilayah O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini diterima melalui laporan ke Hotline KBRI. Meski begitu, belum diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

Sementara itu, hingga kini belum terdapat data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi ini berlokasi dekat dengan zona konflik dan berjarak lebih dari 6 jam perjalanan darat dari Phnom Penh.

Kamboja Dorong Solusi Damai Lewat PBB dan ASEAN

Dalam pertemuan dengan korps diplomatik di Phnom Penh, Menlu Prak Sokhonn memaparkan kronologi eskalasi konflik, yang memanas sejak insiden bentrok senjata pada 28 Mei yang menewaskan seorang tentara Kamboja.

Pemerintah Kamboja, melalui Perdana Menteri Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar konflik ini segera dibahas demi mendorong tercapainya gencatan senjata. Surat serupa juga dikirim kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, selaku Ketua ASEAN.

Kamboja menyampaikan apresiasi atas upaya diplomatik Anwar yang aktif berkomunikasi dengan kedua negara.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Kamboja juga mengimbau agar warga lokal maupun asing tidak melakukan perjalanan ke wilayah sekitar zona konflik, khususnya di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear.