Esposin, WONOGIRI—Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih memiliki waktu dua tahun untuk mengejar target belanja pegawai maksimal sebanyak 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Butuh pendapatan sekitar Rp350 miliar untuk mencapai target tersebut. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri, FX Pranata, mengatakan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri saat ini masih sebesar 43% dari APBD. Belanja pegawai sebesar itu di luar tunjangan guru. Pemkab Wonogiri perlu menurunkan belanja pegawai sebanyak 13% sehingga menjadi 30%. 

Hal ini untuk menyesuaikan instruksi dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30% pada 2027. Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Pranata, Pemkab Wonogiri membutuhkan tambahan pendapatan sekitar Rp350 miliar untuk dapat mengejar target tersebut.  Dia mengakui tidak mudah bagi Pemkab Wonogiri untuk mendapatkan tambahan pendapatan sebesar itu dalam waktu cepat. Akan tetapi, bukan berarti hal tersebut tidak mungkin.

”Aturan ini untuk mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi. Tujuannya ke sana. Kalau di Wonogiri sebenarnya efisiensi anggaran sudah dilakukan sejak lama,” kata Pranata baru-baru ini kepada Espos di Kecamatan Wonogiri.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto, mengatakan Pemkab Wonogiri harus segera menaikkan target PAD secara signifikan. Penaikkan PAD itu perlu dilakukan agar pengalokasian APBD Wonogiri sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 146 UU itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maksimal 30%. Untuk menyiasati hal itu, maka Pemkab Wonogiri wajib menaikkan PAD secara signifikan agar mampu mampu menutupi belanja pegawai. 

Supriyanto menyebut  target PAD Kabupaten Wonogiri pada 2025 sebesar Rp333,7 miliar. Meski PAD meningkat sekitar 50 miliar dibandingkan tahun lalu, tetapi hal itu belum bisa menutupi target belanja pegawai sebesar 30%.

“Setiap tahun target PAD Wonogiri itu tercapai 100%. Ini yang justru jadi pertanyaan kami. Kalau realisasinya selalu 100% berarti sebenarnya, mungkin targetnya masih terlalu kecil. Ini akan kami telaah dulu, kami kaji dulu,” kata Supriyanto.

Terpisah, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menerangkan pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri masih sangat menggantungkan dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi fiskal daerah. Pendapatan daerah menjadi turun yang berdampak pada tertunjang sejumlah program prioritas pembangunan.

Sebagai informasi, berdasarkan portal data APBD Kementerian Keuangan, pagu pendapatan daerah Kabupaten Wonogiri 2025 sebanyak Rp2,3 triliun dan belanja daerah Rp2,4 triliun. Defisit anggaran ditutup menggunakan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya.

Setyo menjelaskan keterbatasan fiskal daerah ini memaksa Pemkab Wonogiri harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah agar neraca keuangan daerah tetap seimbang. Upaya konkret peningkatan PAD ini dengan cara mengoptimalisasi retribusi dan pajak daerah. Salah satunya melalui program digitalisasi transaksi non-tunai untuk pembayaran retribusi dan pajak daerah.

Penerapan itu transaksi digital itu termasuk dilakukan pada penarikan retribusi pedagang pasar-pasar tradisional dan pasar hewan. Selain itu, Pemkab Wonogiri akan memaksimalkan pajak bangunan. Selama ini penarikan pajak masih fokus pada pajak bumi, sedangkan pajak bangunan belum terdata secara rapi. 

“Jadi kami akan intensifikasi penarikan pajak. Bukan ekstensifikasi pajak. Objek pajak yang sudah ada kami optimalisasi. Misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB), itu biasanya pajak buminya saja yang diurus, ini kami mulai optimalkan pajak bangunannya juga. Paling tidak akan kami mulai pada Agustus 2025 ini,” kata Setyo.