Esposin, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan, ancaman perubahan iklim tidak main-main. Dampaknya diperkirakan bisa mencapai 6 persen dari PDB pada tahun 2060.

"Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim, karena mayoritas masyarakat tinggal di pesisir yang rawan bencana," kata Airlangga, dalam acara Green Impact Festival di Djakarta Theatre, Kamis (24/7/2025).

Dia pun mencontohkan penurunan tanah (land subsidence) yang berkisar antara 5-10 cm di utara Pulau Jawa dan kenaikan permukaan air laut hingga 10 cm per tahun. Ini berarti, ada sekitar 40 juta penduduk di utara Jawa yang terancam.

"Krisis iklim bukan lagi isu, tapi kenyataan. Dampaknya diperkirakan bisa mencapai 6 persen dari PDB pada 2060," cetusnya.

Untuk mengantisipasi krisis iklim, pemerintah menyiapkan program Great Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa. Pembangunan sepanjang 700 km dimulai dari Semarang, membentang hingga Cirebon.

Dari sektor energi, Airlangga menyebut sumber emisi terbesar berasal dari kelistrikan, dengan total emisi 727 juta ton CO₂ ekuivalen. Karena itu, dekarbonisasi di sektor ini sangat penting untuk mencapai target pembatasan pemanasan global di angka 1,5 derajat Celcius.

Target penurunan emisi Indonesia mencakup 31,89 persen tanpa syarat, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional (NDC).

"Transisi energi bukan cuma soal menurunkan emisi, tapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi tetap bisa 6–8 persen, swasembada energi tercapai, dan net zero emission bisa dipercepat dari target 2060," tegas Airlangga dilansir rm.id.

"Dengan potensi dari hidro, geotermal, surya, dan angin, kita yakin bisa melakukannya. Di samping itu, juga mendorong teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) yang bisa menampung setara 1.000 GW emisi karbon.

"Kita juga butuh Green Super Grid sepanjang 70 ribu km. Ini akan membuka peluang bagi industri untuk memilih sumber energi hijau. Terutama, sektor digital yang kini sangat membutuhkan green energy," papar Airlangga. 

Airlangga menekankan, Indonesia punya potensi mengekspor energi hijau ke negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan potensi industri tersebar di luar Jawa, sehingga hilirisasi sumber daya seperti nikel, tembaga, dan bauksit dengan energi hijau bisa menghasilkan green products bernilai tambah tinggi seperti green nickel, green copper, dan green aluminium.

"Ini penting untuk menghindari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan negara lain. Lebih baik kita siapkan green energy sendiri, sehingga produk kita punya harga premium dan tidak dikenai pajak karbon di pasar ekspor," jelasnya.