Esposin, SOLO -- Wali Kota Solo Respati Ardi mengungkapkan mayoritas programnya di Pemkot Solo tidak disetujui DPRD. Sejumlah program itu bahkan tidak mendapatkan alokasi APBD 2025.

Respati memberikan beberapa contoh program yang tidak mendapatkan alokasi anggaran maupun program yang mengalami pemotongan anggaran, seperti Dana Pembangunan Kelurahan telah dihapus.

“Promosi kota melalui influencer, KOL [Key Opinion Leader], media sosial dihapus. Lalu program Rumah Siap Kerja, beberapa,” jelas dia saat diwawancarai Espos di Kecamatan Laweyan, Solo, Rabu (9/7/2025) pagi.

“Kemudian [bantuan] permodalan Rp15 juta per Koperasi Merah Putih Kelurahan tidak diterima. Ditolak separuh atau piye. Saya belum dapat laporan secara detail, kemarin yang paripurna Sekda dan BPKAD [Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Solo],” lanjut dia. 

“Mayoritas program saya ditolak beberapa fraksi DPRD Solo. Nominalnya ada di beberapa pos anggaran, beberapa di masing-masing OPD [organisasi perangkat daerah],” papar dia.

Dia menjelaskan dengan disahkannya APBD Perubahan, sejumlah program tidak mendapatkan alokasi. Namun ia berkomitmen menjalankan program pembangunan dengan mencari sumber pendanaan lain.

“Makanya dengan disahkannya kemarin banyak program tidak dialokasikan. Saya tidak putus asa, saya memutar otak supaya program saya bisa terus berjalan dengan sponsor, CSR, atau pihak lainnya,” papar dia.

Wali Kota Solo mengatakan membuka ruang diskusi dengan seluruh fraksi DPRD Kota Solo. Salah satunya dengan Fraksi PDIP Solo di Loji Gandrung, akhir pekan lalu. Ia menegaskan tidak mengistimewakan salah satu fraksi di DPRD.

“Kami fokus APBD murni untuk memperjuangkan program-program yang dinanti masyarakat, untuk membawa kesejahteraan masyarakat,” papar dia.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Solo berencana memberikan modal untuk Koperasi Merah Putih Kelurahan senilai Rp15 juta per koperasi melalui APBD Perubahan 2025. Rencana itu membutuhkan persetujuan DPRD Solo.

Selain itu, Respati menjelaskan Dinas Tenaga Kerja Solo direncanakan menjadi salah satu OPD yang mendapatkan alokasi APBD terbanyak dibandingkan OPD Pemkot Solo lainnya. Rencana itu juga membutuhkan persetujuan DPRD Solo.

Program utama Respati dan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani adalah mengurangi tingkat pengangguran dengan penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri. 

Sementara itu, hingga berita ini diunggah, Espos masih mengupayakan konfirmasi dari DPRD terkait program-program Respati yang disebut ditolak atau dipotong anggarannya.