Esposin, KLATEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Klaten mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2025. Ditargetkan, pembahasan rampung dalam dua pekan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Klaten, Edy Sasongko, saat ditemui wartawan seusai rapat paripurna tentang penyampaian Raperda RAPBD Perubahan 2025, Kamis (3/7/2025). Raperda RAPBD perubahan disampaikan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Rapat paripurna dihadiri pimpinan serta seluruh anggota DPRD Klaten dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Edy mengungkapkan setelah ada penyampaian, DPRD segera melakukan pembahasan. Pembahasan digelar sesingkat-singkatnya.

“Setelah ini akan kami sampaikan ke komisi-komisi untuk dicermati lagi. Tentunya kami Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang tema besarnya tadi yakni untuk peningkatan pembangunan daerah dan daya saing ekonomi itu prioritas-prioritasnya harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Walaupun kemarin di KUA-PPAS maupun MoU sudah klir, kami cermati lagi. Dalam Juli ini, dua pekan lagi sudah ditetapkan,” kata Edy.

Percepatan pembahasan itu dilakukan menindaklanjuti permintaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya, agar pembangunan bisa segera menyesuaikan lantaran ada efisiensi dan lain-lain.

Seperti yang disampaikan bupati, lanjut Edy, RAPBD Perubahan 2025 disampaikan lantaran ada menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat seperti efisiensi dan lain-lain. Selain itu, perubahan dilakukan juga menyesuaikan aspirasi masyarakat.

“Namun, juga tidak lepas dari tema yang sudah kami sepakati yakni peningkatan kemandirian daerah dan daya saing ekonomi. Selain itu dilakukan dengan penguatan sumber daya manusia dan juga ada penguatan infrastruktur,” jelas Edy.

Edy mencontohkan terkait penanganan sampah. Beberapa permasalahan yang sebelumnya disampaikan warga sekitar TPA Troketon harus segera ditindaklanjuti.

Lebih lanjut, Edy mengungkapkan pada APBD Perubahan 2025 sudah mulai menyesuaikan visi-misi Bupati-Wakil Bupati Klaten yang dilantik Februari lalu. DPRD juga mendorong agar kebijakan anggaran ditujukan pada pengentasan kemiskinan.

“Karena kemiskinan di Klaten masih 12 persen dan itu harus menjadi prioritas kami juga selain infrastruktur,” ungkap Edy.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan pembahasan APBD perubahan 2025 dilakukan lantaran ada proyeksi-proyeksi yang tergeser menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Selain itu, ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD tahun sebelumnya yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau program-program lainnya.

“Secara teknis nanti akan dibahas dari teman-teman DPRD bersama OPD. Harapan kami tentu kemudian ini dimanfaatkan untuk mendorong beberapa program yang memang menjadi kewajiban dari daerah. Kami juga berharap 10 program pokok kami yang sudah kami canangkan bersama Mas Wakil beberapa bisa masuk. Hal yang paling mendasar adalah masalah infrastruktur,” urai Hamenang.

Sementara itu, pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD 2025 sebesarnya Rp2,8 triliun. Belanja daerah pada rancangan perubahan APBD sebesar Rp3,1 triliun.

Sementara, pembiayaan daerah pada RAPBD perubahan terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp287 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp6 miliar. Pembiayaan daerah yakni transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah.