Esposin, JAKARTA -- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menilai adanya pengangguran di Indonesia bukan merupakan kesalahan lulusan perguruan tinggi secara utuh.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7/2025), Mendiktisaintek menilai adanya deindustrialisasi di Indonesia juga memiliki korelasi yang erat dengan bertambahnya jumlah pengangguran.

"Artinya, (hal ini) tidak serta merta (diakibatkan oleh) tidak siapnya lulusan kita untuk bekerja," katanya seperti dilansir Antara. 

Menurut Brian, terdapat kemungkinan adanya dunia industri yang belum siap menerima lulusan perguruan tinggi, sehingga hal ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap secara utuh.

Oleh sebab itu, sebagai solusi dari bidang pendidikan, ia menyebutkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan berbagai industri, baik milik negara maupun swasta dalam upaya memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

"Kita juga sedang bekerja sama dengan berbagai pihak, berbagai kementerian, berbagai BUMN untuk melakukan hilirisasi produk-produk riset. Sehingga, (hal ini) bisa menciptakan industri baru, bisa menciptakan ekonomi yang lebih banyak di samping industri yang sudah ada," ucap Brian Yuliarto seperti dilansir Antara. 

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat per Februari 2025, di mana jumlah pengangguran per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan sinergi nasional dari seluruh elemen menjadi kunci penting untuk membangun Indonesia sekaligus menjawab berbagai tantangan di bidang ketenagakerjaan.

Ia menekankan pentingnya menyediakan ruang serta kesempatan yang setara agar setiap pihak dapat turut memajukan bangsa.

Menurut dia, keterlibatan aktif berbagai komponen akan menghasilkan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.

"Ini adalah tantangan besar yang tidak dapat diatasi hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dibutuhkan sinergi serta kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan," kata Yassierli.