Esposin, GROBOGAN—Bupati Grobogan Setyo Hadi memberikan penjelasan mengenai realisasi APBD 2024 kepada DPRD setempat.

Penjelasan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-18 DPRD Grobogan dengan agenda Pembicaraan Tingkat I Tahap Ketiga Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Dewan Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Gedung Dewan setempat, Rabu (2/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati memberi jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Menanggapi permintaan penjelasan tentang realisasi pendapatan pada APBD 2024, Bupati mengatakan realisasi pendapatan anggaran 2024 tercapai 100,36% dibandingkan dengan rencana anggaran.

Penjelasan Bupati mencakup pendapatan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Pada BPPKAD, Bupati memerinci pendapatan dari retribusi daerah terealisasi 108,97%. Kenaikan realisasi tersebut terdapat di retribusi kios Rp2,7 miliar atau 110% dan retribusi penyediaan fasilitas pasar 130%.

Pendapatan dari pajak daerah terealisasi 108,91%, realisasi tertinggi terdapat pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yakni Rp33,98 miliar atau 121,37%.

“Namun demikian, terdapat realisasi pendapatan yang tidak sesuai target,” ujarnya dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani S.E., M.M. tersebut.

Sementara, pendapatan di DPUPR, Bupati menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah terealisasi 82,31%.

Sektor pendapatan yang tidak tercapai yaitu dari retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dengan realisasi sebesar 77,54%. Hal ini karena salah satu syarat PBG adalah dokumen Amdal. Sedangkan, proses pengurusan Amdal penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Selain ihwal pendapatan, Bupati juga memberi penjelasan tentang belanja. Dia menyebut realisasi belanja pada 2024 sebesar 96,58%. Hal ini menunjukkan capaian realisasi belanja tersebut sudah cukup baik.

Namun, terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan perencanaan, seperti kegiatan di Dinas Kesehatan.

Kegiatan belanja modal aset lainnya di dinas tersebut terealisasi 32,42%. Kegiatan ini berada di RSUD Ki Ageng Selo dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo.

Rencana pengembangan aplikasi SIM RSUD Ki Ageng Selo dianggap masih cukup mampu memenuhi kebutuhan, sehingga kegiatan tersebut tidak direalisasikan. Alhasil menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Untuk RSUD Ki Ageng Getas Pendowo, karena pendapatan tidak terpenuhi maka rencana belanja aplikasi Rekam Medis Elektronik tidak dilaksanakan.

Kegiatan yang realisasi tidak sesuai perencanaan lainnya terdapat di Dinas Pendidikan. Kegiatan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terealisasi sebesar 58,50%

“Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, tidak terealisasi anggaran tersebut karena honor tim penilai PAK tidak dapat dicairkan. Alasannya mendasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bahwa penilaian PAK manual oleh tim penilai PAK diubah menjadi penilaian kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar yang dinilai oleh atasan langsung,” ucap Bupati.

Bupati juga menanggapi beberapa masukan dan saran dari fraksi-fraksi dewan, di antaranya mengenai kasus pencurian fasilitas umum dan wabah tikus. Kasus pencurian itu seperti pencurian besi pengaman lubang air dan pengaman besi saluran selokan air di alun-alun Purwodadi.

Bupati akan menindak tegas pencuri aset-aset milik pemerintah daerah tersebut dan akan berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan tindakan sesuai standar operasional prosedur.

Mengenai serangan hama tikus di Kecamatan Pulokulon dan sekitarnya yang berdampak pada menurunnya produksi padi dan jagung petani, telah dilaksanakan gerakan massal pengendalian sejak 20 Juni 2025.

Gerakan dilakukan dengan menggunakan pengemposan belerang, penggalian liang aktif, dan gropyokan. Pengendalian tikus sangat efektif bila dilaksanakan serempak, bersama-sama, dan berkelanjutan. Diharapkan, gerakan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga tercipta ketahanan pangan yang kuat demi kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya jawaban dan tanggapan secara lengkap disampaikan dalam lembar lampiran yang akan dibahas pada sidang-sidang dewan dengan SKPD terkait.