Esposin, SEMARANG -- Inspektorat Kota Semarang membuka akses lebih luas bagi warga untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat.

Inisiatif tersebut hasil kolaborasi Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang turut menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait PBJ. SOP ini menjadi acuan resmi bagi Inspektorat dalam menangani laporan warga secara lebih transparan, terukur, dan responsif.

Direktur PATTIROS, Muklis Raya, menyebut partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi garda depan dalam pencegahan korupsi. Untuk itu, dia mendorong masyarakat untuk aktif memantau semua proyek di Kota Semarang.

“Kita ingin memastikan publik terlibat sejak awal, dari perencanaan hingga pelaksanaan. Warga berhak mengetahui dan mengawasi proyek-proyek yang berlangsung di lingkungan mereka,” ujar Muklis Raya saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).

Senada, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menekankan pentingnya sistem pelaporan yang menjamin kepastian waktu. Salah satu tantangan terbesar dalam pengaduan publik adalah ketidakjelasan tindak lanjut.

“Dengan SOP ini, kita ingin pastikan setiap laporan mendapatkan respons sesuai waktu yang telah ditentukan,” ungkap Wana.

Warga kini dapat mengakses kanal aduan secara daring melalui platform resmi Pemkot Semarang Lapor AWP, situs Inspektorat, atau mengajukan laporan langsung ke kantor Inspektorat Kota Semarang. Aduan juga dapat dikirimkan melalui kanal resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Untuk mendukung keterlibatan warga, PATTIROS dan ICW juga menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan data terbuka. Masyarakat diajak menggunakan opentender.net, platform pemantauan PBJ berbasis data publik, guna mendeteksi potensi penyimpangan dari awal.

Manager Advokasi PATTIROS, Untung Ilham, menegaskan bahwa data pengadaan adalah alat penting untuk memantau kinerja pemerintah. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mengawasi, tapi juga paham bagaimana membaca data pengadaan dan mengambil peran di dalamnya,” tukasnya.

Program ini sekaligus menjadi bentuk penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun sistem pengadaan yang bersih, inklusif, dan berpihak pada kepentingan publik.