Espos.id, JAKARTA — Stok beras yang ada di gudang-gudang Perum Bulog saat ini telah mencapai 4,2 juta ton. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sejak 1969 atau saat Bulog berdiri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sebanyak 4,2 juta ton beras telah diamankan di gudang Bulog per 1 Juli 2025 pukul 05.00 WIB. Mulanya stok awal beras yang dimiliki adalah 1,7 juta ton pada 2025. Ini artinya, Amran mengungkap ada tambahan beras yang masuk ke gudang Bulog sekitar 2,6 juta ton hingga semester I/2025.

Bahkan, Amran memaparkan stok beras Indonesia tidak pernah mencapai 3 juta ton pada 2013, meski kala itu stok beras di awal tahun mencapai 2,19 juta ton. Untuk itu, Amran memastikan stok beras Indonesia aman di tahun ini.

Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (2/7/2025), Amran menyebut telah menambah kapasitas gudang Bulog dengan menyewa gudang untuk menampung 1,2 juta ton beras per hari ini. “Alhamdulillah ini baru 6 bulan, tetapi tambahannya 2,6 juta ton [beras]. Kami sudah sewa gudang 1,2 juta ton hari ini dan karena kita juga menyerap jagung, jadi kapitas gudang sekarang sudah 4 juta ton lebih, sebenarnya yang standar hanya 3 juta ton kapitas gudang Bulog,” bebernya.

Lebih lanjut, Amran mengungkap melimpahnya stok beras ini merupakan hasil kerja keras dan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada sektor pangan, mulai dari peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, pendistribusian pupuk yang tepat sasaran, hingga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah senilai Rp6.500 per kilogram.

Dia mengatakan sejumlah upaya tersebut pun membuat nilai tukar petani (NTP) yang naik 0,47% menjadi 121,72 pada Juni 2025. Pada kuartal I/2025, Amran menuturkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 10,52%.

“Ini juga berdampak langsung signifikan terhadap nilai tukar petani. Pertama dalam sejarah kita mendapatkan PDB tertinggi yaitu 10,52%. Ini PDB kita ini tertinggi pertama menjadi jawara untuk sektor pertanian,” pungkasnya.

Amran juga memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun ini, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang. Dia menjelaskan dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.

Dari jumlah tersebut sebanyak 360.000 ton beras akan segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). ​​​​ ​​​Amran menyebut penyaluran beras bansos diperkirakan akan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih akan berjalan hingga Desember. “Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang [Bulog] akan menjadi beras baru,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.

Amran lebih lanjut menekankan kehati-hatian dalam menyalurkan beras SPHP. Distribusi tidak akan dilakukan di wilayah dengan harga beras yang sudah rendah, seperti di Sumatera Selatan, khususnya daerah rawa, untuk menghindari dampaknya pada harga pasar lokal. Namun, Amran menyebut pengiriman SPHP akan difokuskan secara mutlak ke Papua, di mana harga beras akan dipantau ketat per kabupaten.

Terkait beras yang kualitasnya tidak layak konsumsi, Amran menegaskan tidak akan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut dia, beras dengan kualitas buruk, baik impor maupun dalam negeri, akan dijual untuk pakan ternak. “Jika kualitasnya tidak bagus, kami sudah sampaikan kepada Bulog, jangan diberikan kepada masyarakat. Karena itu pasti akan menimbulkan keributan lagi, pernah dulu terjadi," tuturnya.

Dia menyebut sekitar 100.000 ton beras per tahun disiapkan untuk kondisi tidak 100% baik. Beras yang rusak tidak akan dijual kepada pihak tertentu karena berisiko dipoles kembali dan dijual sebagai beras baru. Ia berkomitmen untuk menahan beras rusak dan memastikan tidak beredar di pasaran untuk konsumsi masyarakat. Pengetatan ini dilakukan berdasarkan pengalaman pahit pada tahun 2016-2017, di mana beras berkutu sempat beredar. "Kami sangat hati-hati sekarang dengan pengalaman itu," tutup dia.