Espos.id, JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha angkutan logistik dalam upaya memberantas praktik over dimension over loading (ODOL) atau pengangkutan barang melebihi kapasitas. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) pun merespons rencana itu dengan menyampaikan sejumlah saran.

Ketua ALFI, Akbar Djohan, menuturkan pemberian insentif sebagai bagian penerapan zero ODOL dapat dilakukan dari beberapa aspek. Salah satu usulannya terkait insentif adalah mengkaji ulang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) atas jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Dia menyebut pajak tersebut membebani para pengusaha logistik, sehingga turut menurunkan daya saing di pasar ekspor. Menurut Akbar pajak seperti ini tidak diberlakukan oleh negara-negara lain di dunia.

"Tidak ada pengenaan-pengenaan pajak tersebut. Rata-rata di luar negeri mendorong ekspornya, sehingga mereka merelaksasi pajak-pajak yang bisa mengurangi kompetensi, dan daya saing ekspor atau produk dalam negerinya," jelas Akbar saat seremoni Peluncuran ALFI Convex 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/7/2025).

Pemerintah juga disarankan mereformasi aturan perizinan. Menurut Akbar pemerintah dapat menyederhanakan proses-proses perizinan pada setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sektor logistik. Menurutnya, penyederhanaan proses perizinan tersebut dapat mengurangi tingkat ketidakpastian pengiriman yang kerap disebabkan oleh tingginya dwelling time. Hal tersebut ke depannya juga akan meningkatkan daya saing serta menekan biaya logistik.

Akbar menambahkan, para pelaku usaha di sektor logistik mendukung penuh penerapan zero ODOL. Dia menuturkan, langkah ini dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pengiriman barang melalui jalur darat. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah penerapan zero ODOL perlu dilakukan secara bertahap.

ALFI juga meminta pemerintah untuk menyiapkan perpindahan (shifting) moda transportasi dengan optimal. Hal tersebut agar arus pengiriman barang tak terganggu akibat kebijakan itu. Akbar mencontohkan, pemerintah dapat mengalihkan dana anggaran perawatan jalan sebesar sekitar Rp47 triliun untuk penyediaan angkutan kereta barang. Menurutnya, program shifting pengangkutan barang ke moda kereta api perlu didukung lebih masif.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan armada kapal untuk pengangkutan barang jarak pendek atau short sea shipping.  Akbar mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya memiliki armada kapal yang mencukupi untuk short sea shipping seperti kapal RoRo (Roll on/Roll off), kapal LCT (landing craft tank) dan lainnya untuk mengangkut kargo-kargo yang berpotensi melanggar peraturan ODOL nantinya.

"Dibanding kita membakar uang perawatan [jalan] yang Rp47 triliun per tahun, kenapa tidak kita alokasikan dalam penambahan armada yang bisa dipimpin oleh pemerintah, baik itu Kementerian Perhubungan maupun BUMN-BUMN yang kita miliki," ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) menyebut sedang mempertimbangkan pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai bagian dari penerapan zero ODOL.   Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya bersama para pemangku kepentingan sedang menghitung adanya insentif maupun disinsentif yang akan diberikan.  “Supaya nanti ya efektiflah, itu harus dihadirkan juga seperti itu. Sehingga jangan sampai kita hanya mencegah tapi ada solusi,” kata AHY.  

AHY menyebut penerapan zero ODOL dapat meningkatkan biaya transportasi. Data Kementerian Perdagangan pada 2020 menunjukkan potensi dampak ekonomi yaitu biaya transportasi dari penerapan  zero ODOL dapat meningkat hingga 2 kali lipat.  

Sedangkan ALFI Convex 2025 yang diluncurkan hari ini adalah konferensi dan pameran nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi sektor logistik dan  rantai pasok Indonesia. ALFI Convex 2025 akan digelar pada 12–14 November 2025 mendatang di Hall 3–3A, ICE BSD, Tangerang Selatan. Akbar Djohan menjelaskan, acara ini dirancang sebagai wadah kolaboratif untuk memperkuat daya saing logistik  nasional serta mendorong arus investasi ke sektor-sektor strategis.  

Dia melanjutkan, ALFI Convex 2025 merupakan bentuk kontribusi konkret sektor logistik dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.  “Kami percaya sektor logistik merupakan jantung dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini adalah langkah nyata untuk mendorong kemajuan logistik nasional, karena sektor logistik yang efisien dan terintegrasi adalah fondasi utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Akbar menambahkan ALFI Convex 2025 akan diikuti lebih dari 150 peserta pameran, 100 pembicara nasional dan internasional dari kalangan pakar logistik, serta ditargetkan menarik 5.000  pengunjung dari berbagai sektor profesional.