Esposin, SEMARANG – Sebuah forum diskusi memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional yang digelar oleh Koalisi Rakyat Lawan Kekerasan di Kota Semarang, Selasa (1/7/2025), didatangi oleh belasan aparat kepolisian.

Koalisi mengecam kedatangan aparat yang dianggap berlebihan dan mencerminkan tindakan intimidatif terhadap ruang sipil.

Kegiatan yang berlangsung di Santrendelik, Gunungpati, ini merupakan bagian dari rangkaian aksi edukatif memperingati Hari Anti Penyiksaan.

Diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil ini justru dihampiri sekitar belasan anggota kepolisian, baik berseragam maupun berpakaian sipil, termasuk Kapolsek Gunungpati berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Para aparat datang dengan lima mobil dan sejumlah motor. Polisi mengklaim mereka hadir karena menerima informasi akan adanya aksi demonstrasi yang disebut bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-79.

Koalisi Rakyat Lawan Kekerasan yang menyelenggarakan forum tersebut terdiri dari AJI Kota Semarang, LBH Semarang, Aksi Kamisan Semarang, Jaringan Pers Mahasiswa Semarang Raya, dan Kaukus Advokat Progresif Indonesia (KAPI). Mereka menyebut forum itu sebagai bentuk edukasi dan refleksi, bukan aksi demontrasi.

Ketua AJI Kota Semarang, Aris Mulyawan, menyesalkan kehadiran aparat yang justru menghadirkan suasana tegang di ruang diskusi yang bersifat terbuka dan intelektual.

“Tadinya ini diskusi soal penyiksaan, malah jadi refleksi tentang kekuasaan yang represif. Apakah polisi masih belum memahami konstitusi yang menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat?,” ujar Aris Mulyawan, Rabu (2/6/2025).

Menurut Aris, jika aparat ingin hadir dan mengikuti rangkaian diskusi. Seharusnya mereka cukup menjadi peserta tanpa membawa kekuatan berlebihan yang justru memperkuat kesan pengawasan dan pembatasan.

Diskusi akhirnya tetap berlangsung setelah panitia menjelaskan langsung kepada aparat bahwa kegiatan itu bukan aksi demonstrasi melainkan forum refleksi dalam rangka Hari Anti Penyiksaan. Namun suasana ketegangan sempat dirasakan para peserta.

Sementara itu, perwakilan LBH Semarang, Fajar Muhammad Andika menyebut tindakan aparat sebagai wujud kegagalan institusi kepolisian dalam mengevaluasi perannya di tengah masyarakat sipil.

“Di Hari Bhayangkara, justru mereka hadir dengan cara yang represif. Forum-forum seperti ini seharusnya dilindungi, bukan dicurigai,” ungkap Fajar.

LBH Semarang menilai kejadian ini memperkuat indikasi bahwa ruang demokrasi semakin terancam, di mana kegiatan sipil terus diawasi secara berlebihan dan bahkan dibatasi.

Mereka menyebut ini sebagai bagian dari pola lama pembungkaman yang terus berulang sejak era Reformasi Dikorupsi hingga berbagai protes kebijakan negara lainnya.

“Diskusi di Santrendelik menjadi bukti bahwa negara masih gagal menghormati hak sipil warganya. Polisi masih menempatkan diri sebagai alat pembungkam, bukan pelindung kebebasan,” tukasnya.