Esposin, WONOGIRI — Pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) di desa dan kelurahan Kabupaten Wonogiri masih bingung untuk menjalankan unit usaha meski saat ini sudah berbadan hukum. Selain keterbatasan modal, pengurus koperasi masih ragu mengoperasikan usaha karena belum ada kejelasan aturan.

Ketua KMP Desa Gambiranom Kecamatan Kismantoro, Mulyadi, mengatakan meski sudah sekitar satu bulan terbentuk, hingga saat ini belum ada arah pandangan usaha apa yang akan dijalankan KMP desa itu. Anggota dan pengurus koperasi masih bingung untuk menentukan usaha yang akan dijalankan.

Kebingungan ini lantaran koperasi belum memiliki sumber pembiayaan modal yang cukup dan jelas. Menurutnya, KMP Desa Gambiranom tidak mungkin mengandalkan simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota koperasi. Apalagi simpanan pokok anggota hanya ditentukan senilai Rp20.000/orang dan simpanan wajib Rp2.000/orang/bulan.

Dia menyebut dalam pembentukannya, KMP memang sudah ditentukan jenis usaha yang dapat dijalankan yang meliputi gerai sembako, apotek desa, outlet kantor, gerai simpan pinjam, klinik desa, cold storage atau cold chain, dan logistik (distribusi). Tetapi untuk menjalankan usaha itu butuh modal yang tidak sedikit. Sementara sumber modal KDMP saat ini belum jelas.

“Kalau modalnya tidak dibantu atau disubsidi pemerintah, sulit sekali koperasi itu bisa jalan. Kalau hanya mengandalkan simpanan pokok dan pinjam anggota, butuh berapa lama untuk bisa menjalankan usaha,” kata Mulyadi saat ditemui Espos di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (1/7/2025).

Mulyadi menerangkan saat ini pengurus koperasi baru sebatas melakukan koordinasi dengan anggota dan pemerintah desa untuk merumuskan model usaha yang akan dijalankan. Pada tahap awal, KMP Desa Gambiranom tidak mau menjalankan unit usaha simpan pinjam. Hal itu terlalu berisiko bagi koperasi karena rentan terjadi fraud. Apalagi belum semua pengurus KMP Desa Gambiranom paham betul asas dan prinsip koperasi.

Hal yang sama disampaikan Ketua KMP Desa Tawangrejo Kecamatan Jatipurno, Yudi Kristanto. Koperasi yang dipimpinnya belum menentukan usaha apa yang akan dijalankan. Selain belum ada modal, aturan yang belum pasti terkait kebijakan koperasi desa ini membuat pengurus koperasi ragu-ragu dalam melangkah.

Dia menilai sosialisasi soal KMP dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hingga ke tingkat desa acap kali terjadi miskomunikasi. Pengurus sering mendapatkan informasi yang belum jelas atau simpang siur. “Kalau kami mau jalan, ternyata di tengah-tengah jalan ternyata aturannya tidak sesuai, itu akan menyulitkan,” ucap Yudi.

Yudi juga berharap Pemkab Wonogiri segera memberi pelatihan kepada pengurus koperasi ihwal pengelolaan koperasi. Banyak pengurus koperasi sebenarnya belum memahami betul bagaimana koperasi bekerja. “Pelatihan itu perlu. Harusnya, sebelumnya sudah ada pelatihan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Wonogiri, Wahyu Widayati, mengatakan sebanyak 294 KMP di Kabupaten Wonogiri sudah berbadan hukum atau telah memiliki akta koperasi per 16 Juni 2025.

Biaya pencatatan akta koperasi di notaris pembuat akta koperasi (NPAK) senilai Rp1,5 juta. Biaya ini tidak dibebankan oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Melainkan dibiayai dari corporate social responsibility (CSR) Bank Jateng.

Dia juga menyebut meski telah berbadan hukum, KMP di desa dan kelurahan Kabupaten Wonogiri belum mulai menjalankan unit usaha. Koperasi masih menunggu regulasi lanjutan dari Pemerintah Pusat. KMP masih menunggu kejelasan aturan ihwal pembiayaan modal yang di antaranya bersumber dari himpunan bank negara (Himbara) dan anggaran pendapatan belanja (APB) desa.

“Ini masih menunggu regulasinya dulu,” kata Wahyu. Mengenai pelatihan koperasi bagi pengurus, Wahyu mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu ketetapan anggaran perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Wonogiri untuk melaksanakan pelatihan tersebut.