Espos.id, JAKARTA - Arah strategi kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 difokuskan pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pencapaian swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa (1/7/2025). “Pada saat kita tidak mampu dan tidak akan mengontrol kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujar dia. Hal itu dinilai akan menjadi fondasi untuk memperkuat pertahanan dan ketahanan nasional di era dunia semakin multipolar dan tak dapat diprediksi.

Pemerintah meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ketahanan nasional. Peranan pemerintah menurut Sri Mulyani sangat vital, tetapi tidak satu-satunya, karena pelaku ekonomi, terutama sektor privat, tetap penting.

Intervensi pemerintah diperlukan secara proporsional, khususnya untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial. “Prinsip utama yang mendasari adalah the greatest good for the greatest many, yakni kebijakan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak mungkin rakyat,” ungkap Menkeu.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghindari jebakan kekuasaan oleh segelintir kepentingan, memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berdampak secara nyata, dan peningkatan kesejahteraan dapat makin merata.

Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, Sri Mulyani menyebut Presiden Prabowo sudah mengingatkan agar Indonesia terus berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Prinsip ini memberikan konsekuensi pada posisi Indonesia di dalam konstelasi global yang semakin terfragmentasi.

Secara konsisten, Presiden dinyatakan menyuarakan posisi Indonesia sebagai negara non-blok, menjunjung tinggi kedaulatan nasional, dan tak berpihak pada kutub kekuatan mana pun. Panduan dari Presiden Prabowo dinilai sangat relevan dan penting ketika situasi geo-ekonomi dan geopolitik kian menegang, terfragmentasi, dan multipolar.

Dengan latar belakang situasi tersebut, dia menerangkan bahwa kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk mampu meredam gejolak global, sekaligus mengakselerasi transformasi Indonesia secara struktural yang diarahkan pada delapan agenda prioritas Presiden.

Mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), mewujudkan pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pemberdayaan desa, koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lalu pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Menkeu menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2026 diarahkan guna memperkuat kualitas belanja, optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta pengelolaan pembiayaan yang hati-hati dan berkelanjutan. “Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi roh utama di dalam alokasi anggaran 2026,” jelas Sri Mulyani.