Esposin, SOLO -- Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta atau MPPS mengapresiasi sikap Wali Kota Solo Respati Ardi yang tegas menentang titip menitip siswa agar bisa masuk sekolah negeri tertentu dalam Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ini.

“Saya apresiasi sikap Wali Kota Solo tetapi masyarakat juga sambil diedukasi tidak cuma pemasangan stiker tulisan saja. Masyarakat diberi penjelasan bahwa sekarang sudah transparan melalui online dan kalau masih ada kendala bisa bertanya atau konsultasi baik di sekolah asal maupun sekolah tujuan,” jelas Ketua MPPS, Pardoyo, saat diwawancarai Espos, Senin (30/6/2025).

Pardoyo mengaku yakin sekolah-sekolah asal calon siswa mau dimintai masukan orang tua siswa. Orang tua minta penjelasan kepada sekolah walau mestinya sekolah sudah melakukan sosialisasi kepada  para orang tua siswa.

“Untuk yang DPRD mohon juga demikian, bisa seperti yang dilakukan Wali Kota Solo. Artinya, selain menolak jastip juga sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, meskipun Wali Kota Solo sudah menyatakan sikap tidak mau ada jastip, tidak menjamin SPMB berjalan dengan integritas, transparan, akuntabel, dan tidak ada diskriminasi karena masih ada celah-celah yang bisa diakali oleh orang-orang tertentu.

“Kalau diakui kita sebenarnya sudah selalu merevisi aturan termasuk yang tahun ini zonasi diganti domisili sehingga yang luar kota dengan domisili terdekat bisa diakomodasi. Tetapi celah-celah lain terkait kebijakan ini pun selalu terbuka. Termasuk yang kebijakan Dukcapil yang terbuka celah terjadi kecurangan dalam ngakali domisili,” ungkap dia.

Menurut dia, yang menjadi persoalan SPMB sekarang berupa mekanisme pindah administrasi kependudukan (adminduk) yang mudah melalui online tanpa pemberitahuan ke RT, RW, maupun kelurahan.

“Aturan yang kayak gini bisa saja kemudian untuk menyelundupkan saudara-saudara untuk anak-anak calon siswa yang mengincar sekolah tertentu, biasanya sekolah-sekolah yang dianggap favorit, maka pada nitipin ke saudara yang domisilinya dekat sekolah yang diincar itu,” papar dia.

Dia mengatakan jika sudah demikian maka warga sekitar tidak tahu ada tambahan warga baru. Ada tambahan warga baru secara adminduk tetapi secara fisik tidak tinggal di wilayah setempat.

“Hal-hal yang kayak gitu  yang mengakibatkan tiba-tiba jarak zonasi/domisili siswa yang diterima menjadi semakin dekat atau menyempit areanya dengan sekolah-sekolah tujuan. Contoh, yang tahun-tahun sebelumnya jarak paling jauh yang diterima di sekolah lebih dari 1 km tetapi kemudian makin dekat/menyempit sekarang jarak terjauh cuma ratusan meter dari sekolah. Fenomena seperti inilah yang terjadi sekarang,” jelas dia.

Dia menjelaskan aturan Dukcapil tersebut sebenarnya rawan terjadi kecurangan sehingga banyak warga  "selundupan" yang tidak dikenal di sekitar alamat yang bersangkutan.

Diberitakan Espos, Wali Kota Solo ogah melayani penitipan siswa untuk dimasukkan ke sekolah negeri tertentu dalam proses SPMB. Bahkan Respati menempelkan kertas bertuliskan "No Jastip (jasa penitipan) Penerimaan Siswa, Ttd Wali Kota" di pintu masuk ruang kerjanya di kompleks Balai Kota Solo.

Wali Kota menyebut selama musim SPMB tahun ini puluhan orang telah mendatangi balai kota dan berusaha menemuinya dengan maksud meminta bantuan/meminta rekomendasi calon peserta didik masuk ke sekolah negeri tertentu di Solo.