Esposin, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodoy Hanggodo mengaku merasa terpukul dengan adanya opeasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan serta preservasi jalan di wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Pasca-OTT tersebut, KPK telah menetapkan lima tersangka. "Saya sendiri terpukul dan ini benar-benar tamparan keras ke saya," kata Dody di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Meski menekankan asas praduga tak bersalah, Dody menyatakan tidak akan menutup-nutupi satu lubang pun dan akan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas.

"Saya tidak akan nutupi satu lubang pun, enggak ada," katanya

Lebih lanjut, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap semua jajaran kementeriannya mulai dari pejabat eselon 1 sampai dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.

"Menanggapi OTT KPK ini mungkin mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden RI, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran Kementerian PU dari mulai eselon 1 sampai PPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan," ujarnya seperti dilansir Antara.

Menteri PU menjelaskan dirinya sudah berkali-kali mengimbau dan berpesan kepada para jajaran kementeriannya untuk selalu menghadirkan Tuhan di hati dalam menjalankan tugas.

"Saya sudah menginfokan beberapa kali, tolong selalu hadirkan Tuhan di hati kepada semua penyelenggara negara, tapi imbauan sepertinya sekedar imbauan," urainya.

Dody menambahkan jika Presiden Prabowo Subianto merestui maka dirinya siap mulai melakukan evaluasi kepada semua jajaran kementeriannya pada pekan depan.

"Jika memang Pak Presiden memberikan restunya, mulai minggu depan saya harus mulai melakukan evaluasi kepada eselon 1 saya semua sampai dengan PPK-PPK saya semuanya," kata Dody.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kejaksaan Agung yang telah banyak membantu menjaga integritas pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi amanat Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut terdapat dua tersangka dari proyek yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatra Utara (Sumut).

“Satu, TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dua, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Lalu, satu tersangka berinisial HEL dari proyek yang dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut.

Kemudian, dua tersangka dari pihak swasta yang berinisial KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan RAY selaku Direktur PT RN.

“RAY ini adalah anak dari KIR,” kata Asep.

Kelima tersangka tersebut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6/2025) malam atas dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya memuluskan proyek dengan total senilai Rp231,8 miliar.