Esposin, JEPARA -- Wakil Menteri Sosial (Wamenos), Agus Jabo Priyono, memastikan masyarakat yang dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) dapat mengajukan reaktivasi melalui Dinas Sosial (Dinsos) daerah. Dinsos akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam proses tersebut.

Langkah ini menjawab keresahan banyak warga, terutama di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng), yang tengah berupaya mengaktifkan kembali kepesertaan JKN PBI JKN bagi warganya.

Di Jateng, terdapat 1.089.767 peserta JKN PBI yang dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan. Padahal, banyak di antaranya dinilai masih layak menerima bantuan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Verifikasi warga bisa dilakukan lewat Dinas Sosial. Setelah itu, akan ada ground check ulang untuk menentukan reaktivasi,” jelas Agus seusai menerima audiensi Bupati Jepara, Witiarso Utomo (alias Wiwit), di Kantor Kemensos, Senin (23/6/2025).

Agus juga menjelaskan bahwa penonaktifan masif ini terjadi seiring proses migrasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses validasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kemensos melalui mekanisme ground checking dan asesmen ulang.

“Ada warga yang masuk dan keluar dari daftar penerima karena penyesuaian data. Ini akan menimbulkan reaksi masyarakat, dan kepala daerah harus siap menghadapi hal tersebut,” kata Agus.

Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan apresiasinya atas arahan Kemensos. Pihaknya akan aktif menangani pengaduan masyarakat terkait PBI JKN.

“Terima kasih Pak Wamenos atas petunjuk dan arahannya,” ujar Wiwit.

Sebelumnya, Ketua Pokja Pengelolaan Data Dinsos Jateng, Widji Sumartono, juga mengonfirmasi keresahan yang dirasakan seluruh kabupaten/kota di Jateng. Aduan dari masyarakat masuk hampir setiap hari, namun keterbatasan informasi dari pusat menjadi kendala.

“Daerah cukup kewalahan. Aduan masyarakat datang tiap hari, tapi kami juga kesulitan mendapatkan data dari pusat karena reaktivasi dilakukan langsung antara desa dan Kemensos,” terang Widji.