Esposin, SEMARANG – Tahapan Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 jenjang SMA/SMK di Jawa Tengah (Jateng), telah memasuki masa daftar ulang (23-25 dan 30 Juni).

Meski proses masih terus berjalan, ternyata saat awal-awal masa pendaftaran, ada sejumlah walimurid yang mencoba menitipkan anaknya ke guru sekolah.

Pantauan Espos di SMA Negeri 1 Semarang misalnya, puluhan orangtua dan calon murid baru (CMB) memenuhi ruang aula tempat daftar ulang SPMB Jateng.

Selama tahapan yang berjalan ini, ternyata sempat ada sejumlah orangtua yang mencoba menitipkan anaknya.

“Awal-awal ada, waktu orangtua belum tahu sistemnya. Tapi tentunya tidak bisa. Kita edukasi, kita kasih tahu, sistem dan tata caranya begini, transparan. Dan mereka akhirnya memahami,” kata Ketua SPMB SMAN 1 Semarang, Budi Handoyo di sekolahnya, Selasa (24/6/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Sadimin, menegaskan pelaksanaan SPMB 2025 menjunjung tinggi prinsip integritas, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan non-diskriminasi dalam seluruh tahapan SPMB. Oleh karena itu bebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun titip menitip.

“Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi pungli dalam proses SPMB. Kami menegakkan prinsip-prinsip integritas dan keadilan. Siapa pun tidak boleh main-main dengan proses ini,” tegas Sadimin.

Sadimin juga mengimbau orang tua calon murid baru untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran bantuan meloloskan anaknya lewat jalur belakang dengan mengeluarkan sejumlah uang.

Di sisi lain, ia bakal menindak tegas apabila ada oknum yang terbukti melakukan tindakan koruptif, mulai dari peringatan lisan, teguran tertulis hingga hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk orang tua murid tentunya kami minta jangan sampai termakan isu pungli dan lain sebagainya,” pesannya.

Sedangkan untuk secara keseluruhan proses SPMB 2025 ini, Sadimin mengklaim lancar, aman dan terkendali. Beberapa kendala teknis yang sempat muncul telah segera diselesaikan.

“Kami langsung melakukan perbaikan jika ada kesalahan, misalnya titik koordinat yang tidak sesuai atau piagam yang seharusnya tidak berjenjang, tetapi ditulis berjenjang, DTKS [Data Terpadu Kesejahteraan Sosial], semua langsung kami koreksi,” tutupnya.