Esposin, SOLO–Mantan Menko Polhukam Mahfud Md memberikan orasi ilmiah dan menerima penghargaan Bhakti Yustisia pada Dies Natalis ke-45 dan Lustrum ke-9 Universitas Slamet Riyadi Surakarta (Unisri) Solo.

Piagam penghargaan Bhakti Yustisia diberikan Rektor Unisri Prof. Dr. Sutoyo, M.Pd kepada Mahfud, Sabtu (21/6/2025). Mahfud mendapatkan penghargaan itu salah satunya atas kontribusinya terhadap nilai keadilan di Indonesia.

Kemudian, Mahfud Md. menyampaikan orasi dengan judul Meluruskan Perjalanan Reformasi untuk Meluruskan Jalan Menuju Indonesia Emas 2024. Ia menyampaikan orasi lebih kurang 1 jam. Hadir di antara para tamu undangan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani.

Dalam orasinya, Mahfud Md banyak mengutip buku Paradoks Indonesia yang merupakan karya Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut ada hambatan untuk mewujudkan Indonesia Emas.

“Paradoks Indonesia membuat kita paham persoalan yang sedang dihadapi dan kita punya harapan bahwa persoalan yang dirumuskan Presiden. Insyaallah jalan menempuh Indonesia Emas bisa dilalui dengan baik,” papar dia.

Setelah reformasi, kata Mahfud Md, pemerintah merumuskan Indonesia Emas 2045 di mana Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan. Indonesia Emas sesuai Perpres No.22/2010 tentang Indonesia Emas atau Prima dan diperkuat dengan Perpres No.15/2016. 

Dalam Perpres tersebut, proyeksi wajah Indonesia pada 2025 memiliki pendapatan perkapita US$23.900; tak ada kemiskinan ekstrem; angka partisipasi lulusan perguruan tinggi 72-73%; dan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi ke-4 atau ke-5 di dunia, sekarang baru ke-16.

Kondisi sekarang ini, menurut Mahfud, bangsa Indonesia sedang menempuh menuju Indonesia Emas melalui kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan jembatan ke gerbang menuju cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

Dia menjelaskan Indonesia terdiri dari 250 juta jiwa penduduk, 1.360 suku bangsa, 726 bahasa daerah, dan memiliki 17.508 pulau. Persatuan bangsa perlu diperkuat untuk mewujudkan Indonesia Emas.

“Karena ada potensi konflik antar kelompok. Tetapi semua ada jalannya untuk diselesaikan, kadang sering muncul, perlu diperkuat,” ungkap dia.

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki beberapa capaian, antara lain bisa menentukan pemerintahan sendiri melalui pemilu, bisa memilih presiden, wakil presiden, wakil rakyat, sampai unit terbawah.

Kemudian mempunyai ribuan perguruan tinggi dengan lulusan lebih dari 17 juta orang;mempunyai banyak profesor dan doktor dalam berbagai bidang; angka partisipasi kasar masuk pendidikan tinggi sudah 32%;fasilitas kesehatan berkembang baik.

Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,5%; angka kemiskinan berkurang sampai 8,57%; masuk dalam  G20 atau Group of Twenty. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar ditambah satu organisasi antar pemerintah dan supranasional, yaitu Uni Eropa.

Berikutnya kiprah Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Terbaru, mantan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kini menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air.

Dia menjelaskan reformasi perlu diluruskan. Indonesia pernah terjerumus krisis akut karena KKN (orde baru tidak menerapkan sistem merit); terjadi reformasi pada 1998; agenda waktu itu berantas KKN, Amandemen Konstitusi, supremasi hukum, penghapusan dwifungsi, dan otonomi daerah.

“Saya ingatkan jangan sewenang-wenang karena demokrasi mencari jalannya sendiri. Sejarah membuktikan jika rakyat ditekan oleh kekuatan otoriter, KKN, dan lain-lain, akan menemukan jalannya sendiri,” papar dia.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo melalui bukunya pada 2017 memaparkan gejala paradoks dan penyimpangan. Indonesia itu negara kaya tetapi rakyat miskin, ekonomi dan politik sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945; harus ada langkah-langkah yang efektif.

Beberapa paradoks yang dipaparkan ekonomi sesuai buku Presiden Prabowo berupa angka kemiskinan 8,7% atau 24,06 juta jiwa versi BPS atau 60,3% versi Bank Dunia, indeks gini ratio mencapai 0,381; ratio lahan 0,67; 10% orang terkaya kuasai 77% kekayaan nasional; uang penguasa Indonesia di luar negeri mecapai Rp11.400 triliun sedangkan APBN Indonesia hanya Rp2.000 triliun.

“Paradoks politik menurut Presiden, yakni politik kita sudah di simpang jalan, dikuasai oligarki, suap menyuap di berbagai lini, pejabat bisa disuap dan dibeli, survei bisa dipesan,” papar dia.

Selain paradoks yang ditulis Presiden Prabowo, Mahfud Md mengatakan ada paradoks lain yang ditemui, yakni kleptokrasi berupa sistem pemerintahan di mana para pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan mencuri kekayaan negara dan merugikan rakyat. 

Kemudian autocratic legalism dengan penguasa membuat aturan, merubah aturan, dan mengajukan judicial review untuk delegasi peraturan. Berbagai ancaman itu jika dibiarkan bisa membuat negara bubar pada 2030.

Mahfud mengatakan ancaman-ancaman itu sudah dibenahi pemerintahan Presiden Prabowo tetapi masih banyak hambatan, misalkan korupsi-korupsi besar mulai ditangani aparat penegak hukum. Sebagai contoh pagar laut, korupsi Pertamina, dan polemik tambang di Raja Ampat.

“Mungkin Presiden masih menata lapangnya dulu agar penataannya bisa lebih lancar. Kita optimis Presiden bisa meluruskan simpang jalan/paradoks karena beliau sendiri sudah mengidentifikasi dan menyatakan tekadnya dalam buku ‘Paradoks Indonesia’. Kami berharap semua lancar, Indonesia bisa mewujudkan Indonesia Emas,” jalas dia.