Esposin, ISTANBUL — Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot kembali menegaskan komitmen negaranya untuk mengakui negara Palestina.

Hal itu dikatakan Barrot saat berpidato pada acara masyarakat sipil bertajuk "Paris Call for the Two-State Solution, Peace and Regional Security" yang diselenggarakan oleh Paris Peace Forum pada Jumat (14/6/2025).

"Prancis akan menjunjung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan mengakui Negara Palestina,” kata Barrot seperti dilansir Antara.

“Saya tegaskan lagi di sini: terlepas dari perkembangan terbaru di kawasan itu, Prancis tetap bertekad untuk melakukannya,” kata dia, merujuk pada kawasan Timur Tengah.

Barrot menambahkan saat untuk menghadirkan solusi politik bagi rakyat Palestina telah tiba.

Isu tersebut akan menjadi fokus utama konferensi yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang solusi dua negara, yang akan digelar akhir bulan ini di New York dan diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi.

“Solusi politik ini mencakup pembentukan negara Palestina yang layak dengan pemerintahan baru, dan jaminan keamanan yang kuat bagi Israel dan Palestina,” kata Barrot.

Dia menyerukan keberanian dan mobilisasi kuat dari komunitas internasional untuk kembali ke jalur perdamaian.

Dia juga menegaskan perlunya gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan pengiriman bantuan kemanusiaan secara masif dan tanpa hambatan ke Gaza.

Menurut Barrot, solusi dua negara yang selama ini didukung kuat oleh Prancis sebagai syarat perdamaian dan keamanan kawasan, serta merupakan kewajiban hukum internasional, kini menghadapi ancaman serius.

"Ancaman itu termasuk meningkatnya tindakan sepihak di lapangan, percepatan pembangunan permukiman, ancaman aneksasi, makin dalamnya kebencian, dan runtuhnya proses perdamaian,” kata dia.

Menurutnya, terlalu banyak warga sipil yang menderita akibat perang di Gaza yang telah berlangsung terlalu lama. 

“Kita berutang rasa empati kepada mereka, dan setiap menit harus didedikasikan untuk mewujudkan gencatan senjata,” kata Barrot.

Sikap Pakistan

Di sisi lain, Pemerintah Pakistan menyatakan dukungan penuh kepada Iran dan mendesak negara-negara Muslim untuk bersatu melawan agresi Israel. Seruan ini disampaikan dalam pidato Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, di Majelis Nasional pada Sabtu (14/6/2025).

Asif menyebutkan bahwa saat ini adalah momentum penting bagi dunia Muslim untuk bersatu menghadapi ancaman dari Israel.

"Israel telah menyerang Iran, Yaman, dan Palestina. Jika negara-negara Muslim tidak bersatu sekarang, satu per satu akan mengalami nasib yang sama," tegas Asif.

Dia menyerukan negara-negara Islam yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan Israel agar segera memutuskannya. Asif juga mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat untuk menyusun strategi bersama.

Asif menegaskan bahwa Pakistan memiliki hubungan erat dengan Iran dan siap memberikan dukungan penuh di berbagai forum internasional.

"Kami berdiri di belakang Iran dan akan mendukung mereka di semua forum internasional demi melindungi kepentingan mereka," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyebut serangan Israel ke wilayah Iran sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara berdaulat”.

"Pakistan berdiri dalam solidaritas bersama pemerintah dan rakyat Iran," ujarnya.

Dar juga mengadakan percakapan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, dan menegaskan kembali komitmen Pakistan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah.

Serangan udara Israel yang terjadi pada Jumat (13/6/2025) menghantam fasilitas nuklir dan rudal Iran, menewaskan lebih dari 104 orang, termasuk komandan Garda Revolusi (IRGC), sejumlah pejabat tinggi militer, dan sembilan ilmuwan nuklir. Hampir 380 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Sebagai bentuk balasan, Iran meluncurkan rudal balistik yang menghantam beberapa wilayah di Israel, menyebabkan tiga orang tewas dan lebih dari 170 orang terluka.

Aksi militer Israel ini menuai kecaman dari berbagai negara dan memperparah ketegangan kawasan.