TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa dengan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa Kopdes hadir untuk memutus dominasi tengkulak dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa, sekaligus mempercepat distribusi kebutuhan pokok melalui pemangkasan rantai pasok.

Dalam rapat bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/5), Zulhas menegaskan bahwa pembentukan Kopdes merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Hingga 8 Mei 2025, tercatat 9.835 unit Kopdes telah terbentuk dan akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

"Koperasi ini dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi Kopdes bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes, jadi nanti pasokan yang panjang dipotong," ujar Zulhas.

Kopdes juga akan berperan sebagai pusat distribusi utama untuk berbagai bantuan pemerintah, termasuk pupuk, tabung gas, dan sembako, serta menjadi mitra lembaga keuangan seperti BRI dan BNI. Dengan adanya fungsi simpan pinjam yang terpantau, Kopdes diharapkan dapat membantu menekan maraknya praktik pinjaman ilegal (pinjol) maupun rentenir yang selama ini meresahkan masyarakat desa.

"Juga akan memotong selain rantai pasok juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol karena ada BNI di situ. Kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat. Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis," lanjutnya.

Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 130 ribu koperasi, namun banyak yang mengalami stagnasi. Melalui skema baru, koperasi-koperasi lama bisa dikonversi menjadi Kopdes atau dibentuk ulang sebagai unit baru, sesuai hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Untuk mempercepat pelaksanaan program ini di tingkat nasional, pemerintah juga telah membentuk Satgas Kopdes dengan Zulhas sebagai ketuanya.

Kopdes ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh dan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Setiap unit koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan awal hingga Rp3 miliar, bukan dalam bentuk hibah, melainkan pinjaman bergulir yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

"Jadi ini plafon dan bukan bantuan. Karena koperasi nanti akan dibina dan dibimbing. Makanya ada satgas, dikasih pekerjaan, dikasih usaha, dan seterusnya harus dibina. Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu," tutup Zulhas. (*)