Permasalahan premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah investor asing mengeluhkan gangguan keamanan premanisme dan ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha.

Aksi intimidasi, pemalakan, dan kekerasan yang dilakukan kelompok preman tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kondusif. Terbaru, premanisme ini menganggu investasi pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Indonesia.

Hal in bahkan disorot media asing. Bahkan media asing menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak gangster.

Seperti media China tempat BYD berasal, South China Morning Post. Mereka menerbitkan artikel dengan judul 'Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem'.

Media itu menyebutkan, preman menjadi salah satu ancaman masa depan Indonesia terkait pusat industri mobil listrik di ASEAN.

"Preman, yang diduga memiliki hubungan dengan elit politik dan aparat penegak hukum, jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, ketika penegak lokal digunakan untuk mengumpulkan kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional," tulis South China Morning Post yang dikutip, Kamis (8/5/2025).

Sudah Jadi TradisiIan Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan.

"Kalau ada perusahaan besar yang mau masuk ke satu wilayah [di Indonesia], biasanya mereka akan menemui para jawara lokal dan menjalin komunikasi dengan mereka," jelasnya. "Tampaknya, dalam kasus ini ada yang terlewat atau mereka tidak diberi arahan, karena [premanisme] itu hal yang umum di Indonesia."

Wilson menjelaskan bahwa perusahaan kerap “membayar” preman atau menawarkan mereka pekerjaan sebagai satpam atau petugas kebersihan. Namun masalah menjadi rumit jika kelompok ini merupakan bagian dari organisasi massa besar, atau ormas.

"Kalau mereka bagian dari [ormas] besar... bisa jadi mereka punya koneksi ke politisi atau partai politik, sehingga merasa lebih berani atau agresif," ujarnya.

"Seringkali saat ada pergantian pemerintahan, kelompok-kelompok ini akan mencoba mendorong batas, menguji sejauh mana mereka bisa bertindak, karena relasi kekuasaan biasanya akan diatur ulang."

Baca juga Satgas Pemberantas Premanisme Resmi Dibentuk, Yakin Bakal Efektif?