Sumber foto: Istimewa/elshinta.com. Ekonom senior paparkan dampak positif kebijakan Prabowo soal devisa ekspor  Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Kamis, 08 Mei 2025 - 16:56 WIB

Elshinta.com - Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto sudah resmi memberlakukan kebijakan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) wajib disimpan di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah paling berani dan strategis dalam sejarah ekonomi Indonesia untuk mengamankan kedaulatan fiskal dan memperkuat posisi rupiah di tengah tekanan global.

Ekonom senior Salamuddin Daeng menyebut kebijakan ini sebagai terobosan besar yang selama puluhan tahun tidak pernah disentuh. “Ini langkah yang berani. Kita punya sumber daya alam nomor satu di dunia, tapi pendapatan negara stagnan. Sekarang ada terobosan,” ujarnya dalam sebuah wawancara di YouTube Malaka Project, dikutip Selasa (6/5).

Menurut Daeng, selama ini devisa hasil ekspor dibiarkan bebas mengalir ke luar negeri. Akibatnya, meski Indonesia mencatat volume ekspor batu bara, nikel, sawit, dan timah yang sangat tinggi, kontribusinya terhadap penguatan fiskal dan sektor perbankan dalam negeri tetap minim.

“Bayangkan, satu miliar ton batu bara kita ekspor dengan harga 100 dolar per ton. Itu potensi 100 miliar dolar devisa dari batu bara saja. Belum sawit, belum nikel. Tapi devisanya langsung lompat ke luar negeri,” ujar Daeng.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin memastikan devisa dari SDA tetap berputar di dalam negeri. Daeng menyebut penyimpanan DHE akan mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan memberi ruang lebih besar bagi bank-bank nasional untuk ekspansi ke sektor riil.

“Kalau devisa bisa kita tahan setahun saja, kita bisa tambah cadangan devisa 200 miliar dolar. Total kita bisa punya 340 miliar dolar. Itu akan mengubah struktur ekonomi kita,” ungkapnya.

Kebijakan ini menurut Daeng bukanlah bentuk intervensi yang melanggar rezim internasional, karena sifatnya terbatas—hanya berlaku pada sektor SDA dan dalam jangka waktu tertentu. Ia menyebut skema ini sebagai bentuk “nasionalisme ekonomi yang masuk akal”.

“Selama ini pengusaha bawa uang ke luar negeri karena mata uang kita lemah. Tapi justru karena devisa dibawa keluar itulah mata uang kita makin lemah. Ironis. Harusnya devisa diparkir di dalam, sirkulasikan di bank, buat stimulus ekonomi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tidak adanya resistensi berarti dari pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan ini disusun dengan parameter yang masuk akal. “Saya tunggu-tunggu siapa yang ribut. Nggak ada. Artinya kebijakan ini solid,” katanya.

Daeng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah ini, karena beban mengatur ekonomi nasional tidak bisa hanya ditanggung pemerintah.

“Kalau meja ini ditopang satu kaki dan disepak lawan politik, jatuh. Tapi kalau ada kaki tambahan dari rakyat—buruh, media, gerakan sosial—meja ini akan kuat. Dukungan rakyat itu penting,” pungkasnya.

Sumber : Elshinta.Com