TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, institusi pendidikan tertua di AS.

Keputusan ini terungkap pada tanggal 3 Mei 2025 setelah Harvard menolak tuntutan dari pemerintah terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina.

Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, "Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan," seperti yang dikutip dari CNN International.

Apa yang Mendorong Pencabutan Status Pajak?

Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi adalah tindakan yang sangat jarang terjadi.

Internal Revenue Service (IRS) sendiri hanya pernah mencabut status tersebut terhadap Universitas Bob Jones karena kebijakan diskriminatifnya.

Ketika pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada IRS untuk penyelidikan, hal ini menjadi langkah yang tidak biasa dan kontroversial.

Pencabutan status pajak ini akan membawa dampak besar bagi Harvard.

Universitas tersebut selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, tetapi kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya, termasuk dari dana abadi yang mencapai lebih dari 50 miliar dollar AS serta investasi dan properti.

Harvard bisa menghadapi beban pajak yang mencapai ratusan juta dollar per tahun.

Selain itu, pencabutan ini berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah serta mengurangi dana beasiswa dan bantuan keuangan.

Bagaimana Respons Harvard terhadap Ancaman Trump?

Merespons ancaman ini, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menekankan bahwa tindakan pencabutan status pajak itu sangat melanggar hukum.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Garber menyatakan, "Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini."

Dia menambahkan bahwa pencabutan tersebut akan mengganggu pendidikan dan penelitian di Harvard, yang dapat mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa serta mengancam program penelitian medis penting.

Sementara itu, Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts juga mengecam tindakan Trump.

Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan usaha untuk memaksa Harvard mengikuti ideologi tertentu dan menyebut tindakan ini sebagai inkonstitusional.

Apa yang Memicu Ketegangan Ini?

Konflik ini mulai memanas setelah pemerintah AS membekukan dana federal sebesar 22 miliar dollar AS untuk Harvard pada tanggal 14 April.

Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut diambil karena Harvard dianggap gagal mengendalikan antisemitisme, yang mereka anggap ditoleransi melalui demonstrasi pro-Palestina.

Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa Harvard tidak mematuhi perintah untuk menutup program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Meskipun demikian, Harvard menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.

Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintah mengumumkan pembekuan dana hibah dan meminta universitas tersebut untuk melakukan audit internal serta meninjau kebijakan disiplin dan proses perekrutan mahasiswa.

Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang agresif dapat mempengaruhi institusi pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pendidikan, penelitian, dan akses ke peluang bagi mahasiswa.

Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Harvard, tetapi juga menjadi sinyal bagi universitas-universitas lain di seluruh negeri mengenai potensi intervensi pemerintah dalam urusan akademik.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).