TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mencabut status bebas pajak Harvard, universitas elite tertua di AS, Sabtu (3/5/2025).

Rencana itu diungkap Trump usai kampus Harvard menolak tuntutan pemerintah AS terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

 "Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan!" tulis Trump dalam unggahan media sosial miliknya, seperti dikutip dari CNN International.

Adapun pencabutan status ini dilakukan setelah pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada Internal Revenue Service (IRS) untuk melakukan penyelidikan dan audit kepada Harvard.

Pencabutan status bebas pajak dari sebuah institusi pendidikan tinggi merupakan hal yang sangat jarang.

Bahkan selama beberapa puluh tahun, Internal Revenue Service (IRS) diketahui hanya melakukan pencabutan status terhadap Universitas Bob Jones karena sekolah tersebut tidak mengizinkan hubungan antaras di antara para mahasiswanya,

Imbas pencabutan status pajak kampus Harvard, yang selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya.

Terutama dari Endowment (dana abadi) yang nilainya mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS serta Investasi dan properti.

Akibatnya  Harvard bisa menghadapi beban pajak ratusan juta dolar per tahun.

Lebih lanjut pencabutan status bebas pajak berpotensi menaikkan biaya kuliah serta memangkas dana beasiswa dan bantuan keuangan serta riset akademik.

Harvard Tuding Trump Melanggar Hukum

Merespons ancaman yang dilontarkan Trump, Presiden Universitas Harvard Alan Garber dengan tegas mengecam usulan tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal ia mengatakan bahwa tindakan tersebut akan “sangat melanggar hukum” dan “merusak” universitas.

"Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini,” ujar Garber dikutip dari CNN International.

“Ini akan membuat pendidikan dan penelitian Harvard akan sangat terganggu, mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa, pengabaian program penelitian medis yang penting, dan hilangnya peluang untuk inovasi," imbuhnya.

Kecaman serupa juga dilontarkan Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts.

Ia mengatakan bahwa tindakan Trump merupakan upaya untuk memaksa Harvard mematuhi ideologinya dan menggambarkan tindakan tersebut sebagai inkonstitusional.

Ia menambahkan gangguan yang disebabkan oleh ancaman Trump telah berdampak negatif pada penelitian yang menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat.

"Saya mendukung Harvard dalam perjuangannya melawan otoritarianisme. Saya mendukung Harvard dalam tuntutan mereka untuk proses hukum yang wajar," katanya.

"Saya mendukung Harvard dalam melawan tindakan berlebihan pemerintahan Trump untuk mencoba mengintimidasi dan menindas tidak hanya Harvard tetapi juga universitas-universitas di seluruh negeri kita." tambah Markey.

Kronologi Konflik Trump VS Universitas Harvard

Konflik panas ini bermula ketika Pemerintah AS secara mengejutkan membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk Universitas Harvard pada 14 April kemarin.

Pemerintah AS berdalih pembekuan dana dilakukan karena memandang universitas Harvard gagal mengendalikan antisemitisme lantaran menoleransi aksi pro-Palestina.

Selain itu pemerintah menilai universitas Harvard tak patuh karena menolak perintah penutupan program dan inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, termasuk dalam perekrutan dan penerimaan mahasiswa.

Namun Harvard beralasan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena mereka untuk menolak menyerahkan kendali universitas terkemuka dunia itu kepada pemerintah.

“Harvard tidak akan tunduk pada tekanan dari pemerintah dan tidak akan menyerahkan haknya untuk mengatur independensi akademiknya,” ujar Garber dalam surat kepada sivitas akademika, dikutip kantor berita AFP.

Sebagai respons atas penolakan tersebut, Satuan Tugas Gabungan Trump untuk Memerangi Anti-Semitisme mengumumkan pembekuan dana hibah multi-tahun senilai 2,2 miliar dollar AS, serta kontrak pemerintah sebesar 60 juta dollar AS.

Selain itu pemerintah juga meminta Harvard melakukan audit internal atas pandangan mahasiswa dan staf fakultas, serta meninjau ulang kebijakan disiplin dan proses perekrutan

“Harvard memperlihatkan pola pikir meresahkan yang sudah menjadi endemik di universitas-universitas bergengsi di negara ini,” demikian pernyataan dari satuan tugas tersebut.

(Tribunnews.com / Namira)