Abadikini.com, BANDUNG – Ide Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengenai program wajib militer bagi remaja bermasalah dinilai bertentangan dengan prinsip pedagogi yang menitikberatkan pada kebutuhan serta karakter individu peserta didik.

Karena itu pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai kebijakan Dedi Mulyadi tersebut tidak tepat.

“Kalau anak bermasalah langsung dimasukkan ke militer atau pesantren, itu pendekatan yang kurang tepat. Dalam dunia pendidikan, penanganan masalah siswa tidak serta-merta diserahkan ke lembaga lain. Anak nakal itu tidak bisa dipukul rata, setiap kasus punya latar belakang berbeda. TNI pun bukan solusi untuk semua jenis masalah,” ujar Cecep saat diwawancarai di Bandung dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).

Ia menambahkan meskipun niat Gubernur Dedi Mulyadi mungkin baik, pendekatannya seharusnya bukan berupa wajib militer, melainkan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Pak Dedi Mulyadi punya iktikad yang baik dan perlu dihargai. Namun, menurut saya lebih tepat jika program yang diterapkan adalah PPBN, bukan wajib militer. Sebab PPBN memang merupakan amanat dari undang-undang terkait pertahanan negara,” jelasnya.

Cecep juga menjelaskan PPBN berbeda dengan pelatihan militer, karena bentuknya lebih mirip dengan program resimen mahasiswa (Menwa) yang biasa ada di lingkungan kampus.

“Bisa jadi memang maksud Pak Dedi ke arah sana juga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Cecep menyatakan apabila program yang dimaksud benar-benar berupa PPBN, maka ia sangat mendukung pelaksanaannya, asalkan disiapkan dengan perencanaan yang matang dan menyeluruh.

“Program seperti ini sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk siswa bermasalah, tapi juga untuk seluruh peserta didik. Harus ada desain besar, peta jalan yang jelas, termasuk tempat tinggal selama pelatihan, hingga sistem pembelajaran yang kembali mengintegrasikan mereka ke sekolah,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam program ini, seperti tokoh agama, TNI, guru, konselor sekolah, pembina kesiswaan, psikolog, hingga pemerintah daerah.

“Perlu kurikulum yang komprehensif, dengan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk pelatihan di kamp militer, kegiatan di alam terbuka, dan lainnya. Jadi, bukan hanya TNI yang terlibat, tetapi juga pendidik, tokoh agama, psikolog, guru bimbingan konseling, pembina OSIS, dan pihak pemerintah,” pungkas Cecep menanggapi program Dedi Mulyadi.