"Mandatory spending 20 persen di APBD benar-benar 20 persen, bukan karena menunggu dari transfer pusat, transfer ke daerah, terus kemudian sisanya baru dipenuhi," tegas Ledia.

Partisipasi semesta, seperti yang diamanatkan tema Hardiknas 2025, membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat sipil harus bahu-membahu mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kolaborasi ini tidak hanya dalam hal penganggaran, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas.

Dengan demikian, Hardiknas 2025 bukan hanya sekadar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Indonesia. Pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai tujuan mulia tersebut.

Ledia mengajak semua pihak untuk berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang jujur dan transparan. "Jadi salah satu hal yang paling penting dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita sama-sama dengan jujur mengelola dan memperbaiki distribusi mandatory spending 20 persen untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," tutupnya.