Sentimen
Positif (98%)
2 Mei 2025 : 03.17
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Purwakarta

Tokoh Terkait

Purwakarta Mulai Terapkan Pendidikan Militer untuk Siswa Nakal - Page 3

2 Mei 2025 : 03.17 Views 24

Liputan6.com Liputan6.com Jenis Media: News

Purwakarta Mulai Terapkan Pendidikan Militer untuk Siswa Nakal - Page 3

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memasukkan siswa bermasalah agar dididik di barak militer. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyatakan wacana itu adalah hal baru dan butuh dikaji mendalam terlebih dahulu.

"Hal yang disampaikan oleh Gubenur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang," kata Dasco di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Menurut Dasco, wacana tersebut juga tidak bisa diterapkan di provinsi lain sebab tiap daerah punya karakteristik dan kebijakan berbeda.

"Kan mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya berbeda," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan.

"Program ini berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Jika ada masalah perilaku pada remaja, sebaiknya dilakukan kajian lengkap tentang profil anak, termasuk aspek kejiwaan," kata Giri dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).

Menurut Giri, menitipkan anak bermasalah di barak militer belum tentu efektif. Sehingga perlu dikaji kembali.

"Treatment kedisiplinan yang diterapkan belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang, oleh karena itu, dibutuhkan kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik," ungkap dia.

Politikus PDIP ini menuturkan, penjemputan paksa tanpa putusan hukum yang jelas bisa melanggar hak asasi anak, meskipun program pendidikan militer ini disebut tetap akan melalui persetujuan orang tua.

"Pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka, bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat," jelas Giri.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mempertimbangkan aspek perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga yang ada di masing-masing negara.

"Kepala daerah harus kreatif, tapi inovasi yang diambil harus melalui kajian yang matang dan terukur, bukan sekadar sensasi yang menciptakan kesan 'mem-bully' pelajar," kata dia.

Sentimen: positif (98.5%)