Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO -  Pemerintah Jepang melalui Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF), Eto Taku kemarin (29/4/2025) meminta pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor susu sesegera mungkin dan memastikan ekspor daging sapi yang stabil.

"Kita meminta kepada Indonesia agar mencabut larangan ekspor susu dan memastikan ekspor daging sapi yang stabil," ungkap sumber Tribunnews.com dari MAFF Rabu (30/4/2025).

Pada tahun 2024, Amerika Serikat akan memiliki nilai ekspor terbesar produk pertanian, kehutanan, dan perikanan serta produk makanan dari Jepang, dan di tengah ketidakpastian tentang dampak "tarif timbal balik", ada kebutuhan untuk mendiversifikasi tujuan ekspor.

Pemerintah Jepang menilai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai pasar penting di mana ekspor diperkirakan akan berkembang di masa depan.

"Menteri Eto juga menyinggung negosiasi tarif dengan AS, dengan mengatakan, bahwa pada saat-saat seperti inilah bersatu dengan negara-negara ASEAN efektif untuk negara masing-masing."

Sementara itu Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi seusai menerima kunjungan bilateral Menteri Eto Taku di Kantor NFA, Jakarta, Selasa (29/4/2025) mengungkapkan, "Kita diskusinya itu lebih ke sharing tentang bagaimana me-manage pangan di Indonesia juga di Jepang, tapi kondisinya kurang lebih sama. Misalnya petani usianya tua. Beliau juga menyampaikan petani Jepang di sana rata-rata usianya di atas 60 tahun," ungkap Arief.

Sementara, kondisi petani Indonesia jika menilik hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) didominasi petani berusia 43-58 tahun sebanyak 42,28 persen. Kemudian 27,12 persen petani berusia 59-77 persen dan 26,10 persen petani milenial yang berusia 27-42 tahun. Lalu sebanyak 2,30 persen merupakan petani Gen Z dan 2,19 Gen Pre-Boomer.

"Jadi kondisinya dengan kita mirip. Kita juga sepakat bahwa pendapatan petani menjadi salah satu yang harus dicapai untuk swasembada pangan. Ini karena akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi di Indonesia," sebut Arief.

"Dengan itu,  Presiden Prabowo Subianto sangat concern menjaga kesejahteraan petani Indonesia. Minister Eto juga jelaskan bahwa Jepang berupaya hingga memberikan subsidi ke petani untuk menarik minat generasi mudanya menjadi petani," lanjutnya.

Salah satu indikator kesejahteraan petani yang dipakai di Indonesia adalah pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP).

BPS mencatat NTP dan NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada Maret 2025 yang merupakan puncak panen raya padi memiliki indeks tertinggi jika dibandingkan terhadap puncak panen raya dalam 3 tahun terakhir.

NTP Maret 2025 adalah 123,72. Sementara NTPP Maret 2025 berada di 108,95. Di puncak panen raya tahun ini juga tercatat indeks harga yang diterima petani padi lebih tinggi dibandingkan puncak panen raya 2023 dan 2024, yakni di 137,94.

Sementara pada puncak panen raya tahun 2024 yang jatuh pada April, NTP berada di 116,79 dan NTPP 105,54 dengan indeks harga yang diterima petani padi ada di 128,59. Di puncak panen raya tahun 2023 yang terjadi di bulan Maret, NTP di 110,85 dan NTPP 103,83 dengan indeks harga diterima petani padi berada di 121,55.

"Citra petani yang sejahtera itu yang harus dibentuk. Minister Eto tadi sampaikan demikian dan kita di Indonesia saat ini sedang membangun citra baik itu dengan komando Bapak Presiden Prabowo," terang Arief.

"Apalagi data BPS menunjukkan indeks harga diterima petani padi di tahun ini sangat terjaga dan tidak anjlok signifikan, padahal sedang puncak panen raya. Ini torehan yang positif dan membuktikan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo benar-benar sangat menjaga kepentingan sedulur petani Indonesia," tutup Arief.

Dalam pertemuan, terkait ketahanan pangan, Minister Eto Taku menyampaikan Jepang baru saja menyempurnakan regulasinya untuk mencapai swasembada pangan. Berbagai program subsidi pun dikucurkan ke masyarakat Negeri Sakura.

"Baik Indonesia maupun Jepang memiliki isu dan tantangan yang cukup banyak. Namun demikian, isu dan tantangan yang sama juga kita miliki. Misalnya bagaimana mengatasi masalah pendapatan para petani," urainya.

"Saat ini rata-rata usia petani di Jepang adalah 68 tahun. Jadi salah satu tantangan yang harus dilakukan adalah bagaimana menarik minat generasi muda. Kami memiliki program subsidi sebesar 8 Juta Yen untuk 5 tahun. Selain itu, (ada juga) pendanaan tanpa bunga dan tanpa batas waktu," sambungnya.

"Jepang sendiri juga baru saja menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan, produksi, aset pertanian, dan sebagainya. Pertama dalam 25 tahun terakhir. Berdasarkan itu, kami akan menambah anggaran untuk mengintensifkan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka memperkuat ketahanan dan swasembada pangan," tambahnya.

Diskusi beras dan bahan pertanian Jepang juga dilakukan kelompok Pencinta Jepang gratis bergabung. Tuliskan nama alamat dan nomor whatsapp ke email [email protected]