TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi mengkritisi wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait KB vasektomi jadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos).

Yogi menilai, kebijakan tersebut tidak beretika.

Ia bahkan menyebut, kebijakan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etikanya. Apalagi dengan kultur kita Indonesia," katanya saat dihubungi TribunJabar.id, Rabu (30/4/2025).

Dedi Mulyadi mewacanakan akan memberikan intensif Rp500 ribu bagi suami yang siap melakukan KB vasektomi.

Menurut orang nomor satu di Jawa Barat itu, kebijakan ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengendalikan jumlah penduduk di Jawa Barat.

Namun, menurut Yogi, dengan iming-iming insentif itu seolah ada pemaksaan untuk para suami melakukan KB vasektomi.

"Terus yang siap dikasih uang Rp500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya," ungkapnya.

Diketahui, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus saluran sperma dari buah zakar.

Dengan demikian, air mani tak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah.

Yogi mengatakan, prosedur melakukan vasektomi tidak bisa dilakukan sembarangan.

Karena, lanjut dia, jika terjadi kesalahan prosedural, tidak ada jaminan bagi suami yang menjalani vasektomi.

"Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp500 ribu dan gak ada asuransinya."

"Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk," terangnya.

Yogi pun meminta agar Dedi Mulyadi mengkaji ulang untuk menerapkan kebijakan vasektomi tersebut.

Ia juga menyarankan untuk dilakukan koordinasi dengan kedokteran, apakah memungkinkan atau tidak untuk menerapkan kebijakan ini.

"Nah saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya."

"Dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah," tandasnya.

Yogi menambahkan, terkait kebijakan tersebut, jangan sampai terjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan penduduk.

Sebab, menurutnya, masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.

"Kalau kontrasepsi yang lain itu masih memungkinkan, tetapi vasektomi ini aneh, tidak jelas."

"Apalagi jumlah penduduk di Jabar belum menjadi ancaman, contohnya kalau gak salah di Depok sudah mulai berkurang," terangnya.

Mulanya, wacana ini disampaikan Dedi Mulyadi menyoroti banyaknya keluarga tak mampu yang memiliki banyak anak.

Dedi Mulyadi tak ingin bantuan dari pemerintah hanya mengalir untuk keluarga yang sama dalam jangka waktu lama.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan Keluarga Berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga."

"Yang dapat beasiswa keluarga dia, yang kelahirannya dijamin keluarga dia, yang dapat bantuan perumahan keluarga dia, yang dapat bantuan pangan non-tunai keluarga dia. Nanti uang numpuk di satu keluarga," urai Dedi, dilansir YouTube KompasTV, Rabu (30/4/2025).

Ia juga menyinggung bantuan biaya melahirkan bagi ibu dari keluarga tak mampu yang kini naik kelas dengan proses caesar, menelan biaya hingga Rp25 juta.

Atas hal itu, Dedi mengimbau kepada keluarga tak mampu untuk berhenti memiliki anak jika tak bisa menafkahi.

GUBERNUR JABAR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Ia mengatakan siswa sering tawuran hingga main game Mobile Legend bakal dibina TNI. Dedi Mulyadi mewacanakan KB vasektomi jadi syarat penerima bansos. (Tribunnews.com/ Rizki Sandi Saputra)

"Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi," terangnya.

Ia lantas mewacanakan vasektomi bagi penerima bansos.

Dedi Mulyadi berharap, dengan kebijakan vasektomi, angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar bisa turun.

"Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun."

"Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin," jelasnya.

Wacana ini juga diiringi janji pemberian intensif terhadap suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Dedi Mulyadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberi Rp500 ribu bagi suami yang bersedia melakukan vasektomi.

Sementara, bagi desa-desa yang berhasil melaksanakan program KB, juga akan mendapat penghargaan.

Dedi Mulyadi menyebut, insentif itu berupa hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin)