Komisi II: Usul Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengeklaim bahwa usulan menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta bukan berasal dari pemerintah. Politikus Nasdem itu mengaku mendapatkan kabar bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah menyatakan belum pernah menyampaikan usulan tersebut. “Yang jelas, Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” ujar Rifqinizamy, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (28/4/2025). Selain itu, lanjut Rifqinizamy, DPRD Solo juga belum pernah menggelar rapat pembahasan apapun terkait usulan Daerah Istimewa Surakarta. Dia menduga usulan menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta berasal dari aspirasi masyarakat. “DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi, saya pastikan itu bukan dari pemerintah, tapi mungkin usulan dari masyarakat,” kata dia. Meski begitu, ia mengaku tak mempersoalkan jika Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal mengkaji usulan tersebut. “Ya silakan aja, kalau bagi kami jangan bicara case by case dulu. Kita bicara PP (peraturan pemerintah), desain besar otonominya dulu,” pungkas dia. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mendapat usulan sejumlah daerah yang menginginkan adanya status keistimewaan. Dari data yang diterima Kompas.com, Jumat (25/4/2025), ada enam daerah yang mengusulkan wilayahnya menjadi daerah istimewa. Daerah yang paling santer terdengar adalah Solo Raya, yang terdiri dari satu kota episentrum, Surakarta, dan enam kabupaten di sekitarnya, yaitu Boyolali, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Selain Solo, Jawa Tengah, terdapat enam provinsi yang menginginkan adanya status daerah istimewa, yakni Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, dan dua usulan dari Sulawesi Tenggara. Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.