TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah atau terlibat geng motor.

Terutama, bagi siswa-siswi yang kenakalannya tidak terkendali.

Mereka, kata Dedi Mulyadi, akan ditempa oleh TNI selama beberapa waktu.

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para bupati/wali kota untuk merealisasikan program ini.

Teknisnya, siswa-siswi yang terlibat tawuran atau kenakalan lainnya akan dipanggil orang tuanya dan diminta agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer.

"Nanti ada anak yang tawuran di jalan kita akan bawa, nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, masih sanggup mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer," jelas Dedi Mulyadi, Senin (28/4/2025) melansir Tribun Jabar.

Jika orang tuanya sudah tidak sanggup memberikan arahan, maka program pendidikan militer bisa dimanfaatkan.

Untuk mendukung terselenggaranya program ini, Dedi Mulyadi menjelaskan sudah ada beberapa kabupaten kota yang menyiapkan program pendidikan militer.

"Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan, di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah menyiapkan barak-barak, sudah disiapkan."

"Nanti sekolah formalnya tetap, mereka berafiliasi pada SMA mana, tapi kelasnya khusus."

"Ada beberapa kabupaten yang sudah siap, nanti kita beritahu kabupaten mana siap," ujar Dedi Mulyadi.

Saat disinggung kabupaten kota mana saja yang sudah siap, Dedi Mulyadi tidak menjelaskan secara rinci.

Lantas, apakah pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA dan SMK perlu dilakukan?

Alasan Ada Pendidikan Militer

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan dirinya menyiapkan program pendidikan militer bagi siswa bermasalah ini.

Hal ini dilakukan demi menjawab tantangan sekolah dalam menghadapi kenakalan-kenakalan remaja yang sulit diatasi.

Nantinya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan diminta ikut wajib militer.

Melalui pendidikan militer ini, Dedi Mulyadi berharap siswa-siswi yang bermasalah dapat terselesaikan.

"Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai, anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai," ujar Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi pernah menjelaskan tentang rencana memasukan program ini ke kurikulum di awal tahun ajaran baru.

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (5/3/2025).

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah bertujuan membentuk karakter bela negara di kalangan siswa.

Siswa diharapkan tidak akan terlibat lagi dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, atau kenakalan remaja lainnya.

Selain itu, kurikulum wajib militer ini bertujuan menggali potensi siswa di berbagai bidang, seperti di antaranya dalam bidang pertanian, peternakan dan lain sebagainya.

Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerugian.

"Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang."

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," jelas Dedi Mulyadi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Sebut Pendidikan Militer Khusus untuk Siswa Bermasalah atau Terlibat Geng Motor dan Jadwal Pendidikan Militer Siswa SMA Sederajat di Jabar, Dedi Mulyadi: TNI Jemput Langsung ke Rumah

(Tribunnews.com/Galuh widya Wardani)(TribunJabar.id/Salma Dinda Regina/Nazmi Abduraman)