TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan bahwa persoalan perusahaan otomotif asal China, BYD, dengan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu mereka telah selesai.

Pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, dilaporkan mendapatkan gangguan dari ormas. Faisol mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BYD mengenai hal ini.

"Kami sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa atasi," kata Faisol ketika ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Menurut dia, gangguan semacam ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Dia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menyatakan prihatin atas pratik premanisme organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu aktivitas investasi di kawasan industri.

Dia meminta pemerintah bertindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi investor asing di Indonesia.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy di akun instagramnya yang diunggah Minggu (20/4/2025).

"Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar," lanjut Eddy.

Investasi pabrik perakitan mobil BYD di Subang, Jawa Barat, diproyeksikan menyerap 18 ribu tenaga kerja dan mulai berproduksi di 2026.

Aksi premanisme oleh ormas juga terjadi pada perusahaan otomotif Vietnam, Vinfast, seperti diungkap Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko.

Moeldoko mengatakan dia pernah mendapat laporan bahwa pembangunan pabrik Vinfast di Subang, Jawa Barat, diganggu oleh ormas.

Pabrik mobil listrik Vinfast ini memiliki nilai investasi 200 juta dolar AS atau setara Rp 3,2 triliun dan akan memproduksi 50 ribu kendaraan per tahun.

VinFast menjadwalkan pabrik ini mulai beroperasi pada Kuartal 4 tahun 2025 dan akan memproduksi model e-SUV versi kemudi kanan, di antaranya seri VF 3, VF 5, VF 6 dan VF 7 untuk pasar Indonesia.

Melalui pabrik ini, VinFast juga ingin berkontribusi dalam target pengurangan emisi pemerintah dan berkontribusi pada target 600 ribu produksi kendaraan listrik Indonesia pada 2030.

Ini Kata Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Kabupaten Subang berjalan kondusif dan tidak lagi diganggu oleh ormas.

Dedi mengatakan kabar mengenai gangguan dari ormas merupakan informasi lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi terkini.

"Enggak, itu berita lama. Cek saja sekarang, sekarang sudah sangat aman. Itu cerita lama, cerita yang disampaikan itu adalah cerita lama," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Dedi, permasalahan yang saat ini dihadapi dalam pembangunan pabrik BYD bukan terkait aksi premanisme, melainkan seputar pembebasan lahan.

"Problem di Subang itu bukan di premanisme. Problem di Subang itu adalah di percaloan tanah, bukan di premanismenya," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik lahan kepada pihak perusahaan tidak wajar dan terbilang sangat tinggi.

"Katanya sih saya nggak tahu denger langsung ya, ada yang nawarin Rp 20 juta per meter, ada Rp 10 juta per meter, ada Rp 5 juta per meter dan itu akan segera saya fasilitasi," tutur Dedi.

Demi mempercepat proses pembebasan lahan, Dedi mengatakan pihaknya akan mempertemukan perwakilan perusahaan dengan pemilik tanah untuk melakukan negosiasi harga.

"Saya akan pertemukan antara pihak mini yang melakukan pembebasan tanah atas nama perusahaan dan kemudian warganya, mungkin minggu depan sudah kelar," katanya.