TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Paliwang, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Khususnya di wilayah Krayan dan Malinau.

Ia mengatakan luas wilayah Kaltara mencapai 75.000 km⊃2; yang membuat daerahnya berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak di Malaysia.

Namun, kondisi kehidupan dan akses infrastruktur di sana masih memprihatinkan.

“Kami berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, Sabah dan Sarawak. Kami sering berkolaborasi dalam program Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia), namun wilayah perbatasan kami masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Sarawak yang bekerja sama dengan Kalimantan Barat," ujar Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).

Menurutnya, kondisi jalan yang buruk dan infrastruktur yang terbatas menjadi masalah utama di perbatasan Kalimantan Utara. Bahkan, ia menceritakan pengalaman perjalanan panjang yang memakan waktu berjam-jam.

“Saya pernah menempuh perjalanan 60 km yang membutuhkan waktu 6 jam. Bahkan pada 2003, saya harus menempuh perjalanan tiga hari dua malam dari Malinau ke Krayan, menginap di pinggir jalan dan mobil kami diderek oleh excavator,” ungkap Zainal.

Bukan hanya jalan yang buruk, jembatan putus dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi masalah besar.

"Masyarakat di sini membangun jembatan darurat dari batang kayu untuk menyambung jalan yang putus, hanya agar pasokan sembako bisa sampai,” lanjutnya.

Zainal menjelaskan bahwa meskipun tantangan besar tersebut ada, pemerintah provinsi tetap berusaha memberikan subsidi angkutan barang dan orang bagi masyarakat perbatasan dengan anggaran Rp 15 miliar setiap tahun.

Namun, tahun ini anggaran tersebut diperkirakan akan mengalami penyusutan karena adanya kebijakan efisiensi.

Selain itu, pemerintah Kaltara juga tengah berupaya mengatasi masalah kendaraan plat nomor Malaysia yang banyak beredar di kawasan perbatasan, seperti di Krayan.

“Kami pernah menghadap Dirjen Kementerian Keuangan untuk mencari solusi agar status kendaraan di perbatasan bisa lebih jelas, mirip dengan aturan di Batam atau Sabang,” jelasnya.

Selain itu, salah satu tantangan besar yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah tingginya harga sembako. Di Krayan, harga sebuah sak semen mencapai Rp 900 ribu, yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

Zainal berharap kerjasama dengan Kalimantan Timur bisa mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, sehingga pasokan sembako bisa lebih lancar dan lebih murah.

“Kami berharap jalan sepanjang 124 km yang telah dianggarkan oleh Gubernur Kaltim bisa segera selesai. Kami juga akan bekerja keras untuk membangun 24 km jalan di Kaltara agar pasokan sembako bisa lebih mudah sampai dari Samarinda, bukan lagi bergantung pada Sarawak,” tambahnya.

Zainal juga mengungkapkan keprihatinannya dengan ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap Malaysia dalam hal kebutuhan dasar.

“Kami sangat malu, negara sebesar Indonesia masih bergantung pada negara tetangga untuk kebutuhan dasar masyarakat kami,” pungkasnya.