TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat Korea (DPK), partai oposisi utama Korea Selatan, menetapkan mantan pemimpin partai mereka, Lee Jae-myung, sebagai calon presiden untuk pemilihan mendadak yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 mendatang.

Dikutip dari Associated Press, keputusan ini diambil setelah menempuh jajak pendapat dalam internal partai yang berlangsung selama berminggu-minggu.

Di lain pihak Partai Kekuatan Rakyat (PPP) sebagai incumbent yang mengusung Presiden Yoon Suk Yeol yang beberapa waktu lalu dimakzulkan akan mengumumkan calonnya pada 3 Mei 2025 mendatang.

"Dari titik ini, Lee Jae-myung bukan hanya calon Partai Demokrat, tetapi juga calon seluruh rakyat yang mendambakan berakhirnya krisis, kebangkitan persatuan, dan kebahagiaan," ujar Lee pada hari Minggu (27/4/2025) dalam pidato penerimaan nominasinya usai memenangkan pencalonan partai.

Lee berjanji memperkuat pertahanan Korea Selatan, menjadikan negara itu sebagai pemimpin industri berteknologi tinggi, kekuatan budaya, dan demokrasi teladan.

Pada 2024, ia memimpin Partai Demokrat meraih kemenangan telak dalam pemilu legislatif dan diprediksi mudah memenangkan pemilihan internal partai setelah mengalahkan dua kandidat lain di wilayah pemilihan.

Sosok pria berusia 61 tahun ini sebelumnya kalah tipis dalam pilpres Korea Selatan 2022 dari Yoon Suk Yeol dari partai PPP.

Dalam pidato terpisah, Lee menyamakan tindakan Yoon mengumumkan hukum militer pada 3 Desember lalu dengan penyalahgunaan kekuasaan era otoriter, berjanji membawa negara keluar dari krisis politik dan ekonomi, termasuk meredakan ketegangan dengan Korea Utara.

Lee termasuk anggota parlemen yang bergerak cepat ke Gedung Majelis Nasional saat dekrit militer Yoon diumumkan, memastikan parlemen menolak perintah militer tersebut.

Tahun lalu, ia selamat dari serangan pisau di Kota Busan saat mengunjungi lokasi bandara baru yang direncanakan.

Meski karier politiknya penuh kontroversi, Lee tetap menjadi figur sentral partainya.

Awal 2025, pengadilan banding membatalkan vonis bersalahnya atas pelanggaran hukum pemilu, meski Mahkamah Agung masih mengadili kasus tersebut untuk putusan final.

Ia juga menghadapi persidangan atas tuduhan suap dan skandal pengembangan properti senilai $1 miliar.

Sebelum memimpin Partai Demokrat, Lee pernah menjabat Walikota Seongnam dan Gubernur Provinsi Gyeonggi, wilayah terpadat di Korea Selatan.

Jadwal Pilpres Korsel 2025

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Pilpres Korea Selatan resmi dijadwalkan pada 3 Juni 2025, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggulingkan Presiden Yoon Suk Yeol akibat kontroversi penerapan status darurat militer pada Desember 2024.

Penetapan tanggal ini diumumkan pada 8 April 2025 lalu setelah pemerintah menggelar diskusi intensif selama empat hari dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga terkait.

Berbeda dengan pilpres biasa yang memberikan masa transisi dua bulan bagi presiden terpilih, kali ini pemenang pemilu akan dilantik langsung keesokan harinya.

LEE JAE-MYUNG - Kandidat presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa berpose untuk foto sebelum debat televisi di studio KBS di Seoul pada 2 Maret 2022. Pada hari Minggu (27/4/2025) Lee Jae-myung terpilih kembali menjadi calon presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan mendadak yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025 mendatang. Foto arsip Tribunnews.com, 8 Maret 2022

Copy right: JUNG YEON-JE / POOL / AFP

Dikutip dari Al Jazeera, "Presiden baru akan menjabat segera setelah pemilu selesai tanpa perlu membentuk pemerintahan transisi," demikian pernyataan resmi yang menegaskan percepatan proses ini.

Perdana Menteri7 Han Duck-soo menekankan pentingnya persiapan matang untuk memastikan pemilu berjalan adil, transparan, dan berintegritas.

Ia memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk fokus menyelesaikan isu krusial seperti keselamatan publik dan dampak perang dagang AS dalam sisa waktu dua bulan sebelum pemungutan suara.

Han juga menyoroti bahwa periode ini menjadi momentum kritis untuk memulihkan kepercayaan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang kredibel.

"Dua bulan ke depan akan menentukan stabilitas politik dan ekonomi Korsel," tegasnya.

Pelaksanaan Pilpres 2025 ini menandai kali pertama dalam sejarah modern Korsel di mana presiden terpilih akan langsung dilantik tanpa jeda, menggantikan sistem transisi yang sebelumnya berlaku.

Langkah ini diambil untuk mempercepat respons terhadap krisis politik pasca-pemakzulan Yoon Suk Yeol .

(Tribunnews.com/Bobby)