TRIBUNNEWS.COM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil langkah bersejarah dengan menunjuk ajudan dekatnya, Hussein al-Sheikh, sebagai Wakil Presiden pertama dalam sejarah Palestina.

Penunjukan ini diumumkan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada hari Sabtu.

Hussein al-Sheikh diangkat sebagai wakil presiden kepemimpinan PLO, berdasarkan keterangan Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif PLO, yang dikutip dari Al Jazeera.

Keputusan ini mengikuti sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina di Ramallah awal pekan ini, di mana Abbas, yang kini berusia 89 tahun, secara resmi menciptakan jabatan baru tersebut.

Abbas menegaskan kembali komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, bertujuan untuk menggalang rekonsiliasi di antara semua faksi Palestina.

Ia juga menekankan pentingnya menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza serta mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan.

Pembentukan posisi wakil presiden ini diambil melalui pemungutan suara pada Kamis, 24 April 2025, dan dipandang sebagai persiapan suksesi bagi Abbas.

Anggota Dewan Pusat PLO, Rizq Namoura, mengonfirmasi bahwa pemungutan suara berlangsung dengan dukungan hampir bulat, di mana dari 170 anggota Dewan Pusat Palestina, mayoritas mendukung keputusan tersebut.

Hanya satu anggota yang menolak, sementara beberapa lainnya memilih abstain.

Meskipun posisi ini telah dibentuk, PLO memberikan wewenang penuh kepada Abbas untuk menunjuk, memberhentikan, atau menerima pengunduran diri wakil presiden di masa mendatang.

Tantangan dan Harapan Reformasi

Langkah ini muncul di tengah tekanan internasional yang semakin besar terhadap Abbas untuk melaksanakan reformasi internal, terutama dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan.

Abbas telah memimpin PLO dan Otoritas Palestina (PA) sejak wafatnya Yasser Arafat pada 2004, tetapi selama bertahun-tahun menolak menetapkan rencana suksesi yang jelas.

Rekanan internasional, baik dari Arab maupun Barat, berharap reformasi di tubuh PLO akan memperkuat legitimasi pemerintahan Palestina di masa depan.

PLO, yang didirikan pada tahun 1964, bertugas mewakili rakyat Palestina dalam berbagai perundingan internasional, meskipun tidak mencakup kelompok-kelompok militan seperti Hamas dan Jihad Islam yang saat ini tengah bertempur melawan Israel di Gaza.

Penunjukan Hussein al-Sheikh, yang dikenal sebagai loyalis Abbas dan kepala Komite Hubungan Sipil Palestina, menunjukkan bahwa Abbas ingin mempertahankan arah politik yang moderat dan negosiasi dengan komunitas internasional.

Langkah ini tidak hanya menandai babak baru dalam struktur kepemimpinan Palestina, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai masa depan politik Palestina, terutama di tengah dinamika regional yang penuh ketidakpastian.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).