Menurut Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira gaji di atas UMR memang ideal secara prinsip, selama ada korelasi antara kualitas SDM, produktivitas, dan beban hidup.

"Maka permintaan upah di atas UMR bisa dipahami dan bahkan diperlukan, terutama di sektor-sektor yang padat keahlian atau beroperasi di wilayah metropolitan,” katanya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Namun, harus diingat, UMR adalah angka minimum, bukan angka final. Banyak perusahaan memang memberikan upah di atas UMR jika melihat kompetensi yang dibawa karyawan sepadan dengan kebutuhan organisasi. Jadi wajar jika lulusan dengan kualifikasi dan soft skills yang baik menegosiasikan upah lebih tinggi,” ucapnya.

Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, apakah pengusaha bisa mendukung hal itu? Menurut Angga, penyaluran gaji diatas UMR tergantung pada kapasitas usaha masing-masing sektor.

"Perusahaan besar dan mapan relatif mampu membayar di atas UMR, apalagi untuk posisi yang strategis," kata dia.

Lantaran, UMKM dan sektor padat karya, di sisi lain, masih banyak yang berjuang untuk sekadar mematuhi UMR, terutama dalam situasi pascapandemi dan kenaikan biaya operasional.

"HIPMI mendorong dua solusi utama: Peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional, agar upah tinggi tidak menjadi beban, tapi konsekuensi wajar dari hasil kerja, serta Dukungan pemerintah berupa insentif, tax break, dan pelatihan vokasi, agar UMKM bisa berkembang dan mampu menggaji tenaga kerja secara layak,” tutupnya.