PIKIRAN RAKYAT - Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengaku Presiden RI Prabowo Subianto menghormati pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat delapan usulan.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo Subianto menghormati dan memahami berbagai pendapat yang dinilai sangat wajar jika terjadi di masyarakat.

Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan tak dapat secara spontan menjawab usulan yang sudah disampaikan secara terbuka itu, mengingat ada kewenangan legislatif, eksekutif serta yudikatif.

"Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai," ucap Wiranto saat memberi keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 24 April 2025 seperti dikutip dari Antara.

Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

"Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja," lanjutnya.

Sikap Presiden yang disampaikan lewat Wiranto, tak ingin perbedaan mengeruhkan suasana kebangsaan yang saat ini tengah menghadapi banyak tantangan.

Menurutnya, Prabowo sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi TNI memiliki kekuasaan yang tak terbatas.

Namun, tak dapat saling mencampuri tatanan negara yang menganut trias politika eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

"Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu," lanjut Wiranto.

Masyarakat Tidak Ikut Berpolemik

Prabowo Subianto mendengarkan tak hanya dari 1 sumber dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan.

Keputusan tersebut tak hanya berfokus pada 1 bidang, sehingga tidak dapat juga dikatakan Presiden tidak merespons soal usulan yang ditujukan padanya.

Presiden berpesan, masyarakat tak ikut berpolemik masalah ini dan tidak menyikapi pro atau kontra.

Hal ini karena hanya akan menimbulkan kegaduhan yang mengganggu kebersamaan, serta keharmonisan bangsa.

"Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat," lanjutnya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News