TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat investasi dari swasta senilai RP 132 triliun.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap investasi ini berbentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

"Ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjasamakan dengan badan usaha. Jadi dengan public-private partnership, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha," katanya dalam konferesi pers Kerja Sama Otorita IKN dan IDN Global yang digelar secara daring, Rabu (23/4/2025).

Pengusaha yang terlibat dalam kerja sama ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi ada juga yang dari Malaysia dan China.

Pengusaha swasta ini juga ada yang pribadi, ada juga yang membentuk konsorsium untuk berinvetasi di IKN.

"Semua totalnya Rp 132 triliun untuk kegiatan-kegiatan jalan MUT-nya. Hunian, baik itu apartemen maupun landed (hunian tapak)," ujar Basuki.

"Kemudian ada juga yang murni investasi swasta, hotel, food and beverages, itu juga mereka melakukan investasi langsung dan ini sudah mulai dikerjakan pada bulan April ini," sambungnya.

Dalam kesempatan sama, Basuki juga mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pekerjaan infrastruktur di IKN yang sebelumnya diblokir telah dibuka.

Ia mengatakan dana sekitar Rp 10 triliun yang sebelumnya diblokir akan digunakan untuk melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dimulai pada 2022-2024.

Infrastruktur itu seperti Istana Wakil Presiden (Wapres), jalan tol, proyek air limbah, serta beberapa jalan yang ada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjen-dirjennya bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya. Ada sekitar Rp 10 sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menyelesaikannya," kata Basuki.

Mantan Menteri PUPR itu juga mengatakan bahwa dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan menambah lima tower rumah susun (rusun) lagi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.

Jadi, Basuki menegaskan Kementerian PU dan Kementerian PKP akan melanjutkan berbagai pembangunan infrastruktur yang belum selesai.