Saling Lempar Soal Jembatan di Tambun, Nama Dedi Mulyadi Mencuat Editor JAKARTA, KOMPAS.com – Polemik pembongkaran jembatan yang menghubungkan Perumahan Bintang Sriamur Residence di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, terus berlanjut. Jembatan yang selama ini menjadi penghubung vital bagi lebih dari 38 keluarga itu terancam dibongkar dalam rangka normalisasi saluran air di Jalan Kong Isah. Namun, dalam prosesnya, permasalahan muncul terkait siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembongkaran dan pembangunan kembali jembatan tersebut. Pihak pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, langsung menuding Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pembongkaran jembatan. “Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki,” ujar Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025). Andri menyebutkan bahwa jembatan tersebut dibangun di atas saluran air yang sedang dinormalisasi oleh Pemprov Jawa Barat. Dengan demikian, Dedi Mulyadi yang harus memastikan proyek normalisasi saluran air tidak mengorbankan hak-hak masyarakat. Meskipun normalisasi adalah program yang baik, kebijakan ini disebut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga. "Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat," jelasnya. Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pembangunan jembatan baru bukan menjadi tanggung jawab Pemprov, melainkan pengembang. “Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada developer, karena developer kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut,” tegas Aan. Aan juga menyebutkan bahwa total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar untuk kepentingan normalisasi saluran air. Namun, jembatan di Perumahan Bintang Sriamur Residence masih menjadi masalah. Karena jembatan tersebut adalah akses utama bagi warga, pembongkarannya bisa mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. "Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar," imbuh dia. Sementara itu, Warga Perumahan Bintang Sriamur Residence, diwakili oleh Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben, menyuarakan keresahan mereka. Beben mengatakan, warga merasa terjebak dalam dilema karena pengembang sudah lepas tangan setelah unit perumahan habis terjual. “Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua,” ujar Beben. Beben menjelaskan, pembongkaran jembatan tanpa alternatif akses akan mengganggu mobilitas warga, terutama yang hendak pergi ke sekolah atau kantor. Karena itu, ia mengusulkan agar pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap, memberi waktu bagi warga untuk menyesuaikan diri dengan jalur alternatif. Tidak hanya itu, Beben juga berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat mempertimbangkan penundaan waktu pembongkaran. Sebagian besar warga masih kesulitan untuk mengumpulkan dana swadaya guna membangun jembatan baru yang sesuai dengan standar. Ia menambahkan, meski warga mendukung program normalisasi, kebijakan yang diambil harus lebih bijaksana, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan segala kebutuhan. Pentingnya Peran Pemerintah Daerah dalam Menjembatani Kepentingan Publik. Kasus ini menunjukkan ketegangan antara kebijakan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat. Di satu sisi, normalisasi saluran air memang penting untuk mencegah banjir dan memastikan kelancaran aliran air. Namun, di sisi lainnya, kebijakan itu harus dipertimbangkan secara matang, terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada akses yang ada. (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Fitria Chusna Farisa) Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.