TRIBUNNEWS.COM - Tentara Israel dilaporkan telah mengerahkan pasukan yang belum menyelesaikan pelatihan militer penuh mereka ke Jalur Gaza.

Hal ini dilakukan di tengah militer Israel menghadapi kekurangan tenaga kerja yang semakin parah akibat penolakan terhadap wajib militer.

Tentunya hal ini menjadi sorotan, lantaran para tentara yang dikerahkan ini dianggap belum memiliki kemampuan yang baik di medan perang.

Menurut laporan media Israel pada Minggu (20/4/2025), pasukan ini telah dikirim ke Gaza untuk berpartisipasi dalam operasi militer sebagai tindakan genosida terhadap warga sipil Palestina.

Lembaga penyiaran publik Israel KAN mengatakan pasukan yang direkrut ini telah dikirim ke medan perang sejak Desember, lalu, dikutip dari Anadolu Anjansi.

"Pasukan dari Brigade Golani dan Givati, yang dikenal sebagai pasukan elit, yang baru mendaftar empat bulan lalu dan belum menyelesaikan pelatihan mereka, telah dikirim ke medan perang sejak Desember lalu," lapor KAN, dikutip dari Palestine Chronicle.

KAN juga menambahkan bahwa pengerahan tentara yang belum terlatih ini merupakan akibat langsung dari kekurangan personel di tubuh militer Israel.

Kekhawatiran ini telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Staf Eyal Zamir kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan jajaran pemerintahannya.

Dalam laporan surat kabar Yedioth Ahronoth pada awal pekan lalu, Zamir memperingatkan bahwa kekurangan pasukan ini bisa membatasi kemampuan militer untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh kepemimpinan politik Israel di Gaza.

Krisis ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat perekrutan dari kalangan Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim).

Tidak hanya itu, sebanyak 30 hingga 40 persen prajurit cadangan juga menolak untuk bertugas.

Beberapa prajurit ini menjelaskan berbagai alasan untuk menolak kembali ke medan perang.

Seperti, kelelahan akibat perang yang berlangsung lama hingga ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dalam konflik ini.

Bahkan, beberapa laporan menyebut angka penolakan bisa jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan secara resmi.

Kondisi ini diperparah oleh gelombang petisi dari warga Israel.

Mereka di antaranya, personel militer aktif dan cadangan hingga akademisi.

Petisi ini berisi tuntutan pengembalian tahanan Israel di Gaza dengan menghentikan perang.

Kampanye ini dikenal luas dengan sebutan 'petisi pembangkangan'.

Lebih dari 140.000 warga Israel telah menandatangani petisi yang menyerukan gencatan senjata sebagai ganti sandera.

Di antara petisi tersebut, 21 petisi masing-masing telah ditandatangani oleh lebih dari 10.000 tentara cadangan aktif dan mantan tentara cadangan.

Dengan adanya petisi tersebut, pemerintah Israel termasuk PM Netanyahu merasa tidak terima.

Netanyahu menyebut petisi ini adalah upaya 'pemberontakan' dan 'pengkhianatan'.

Selain itu, Netanyahu menganggap petisi ini justru akan memperkuat musuh.

Ia kemudian mengancam akan memecat siapa saja yang menekan petisi tersebut.

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Korban sipil akibat serangan Israel terus meningkat.

Lebih dari 62.000 warga Palestina dilaporkan telah tewas dalam pembantaian di Gaza, dikutip dari TRT World.

Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Serangan ini juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan hampir seluruh populasinya mengungsi.

Selain itu, Israel memperketat pengepungan terhadap wilayah tersebut dengan menghalangi masuknya makanan, air, obat-obatan, listrik, dan bantuan kemanusiaan lainnya yang sangat dibutuhkan.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel