Liputan6.com, Jakarta - Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng menilai, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok usai libur Idul Fitri 2025 menjadi tanda adanya persoalan besar dalam sistem logistik nasional Indonesia. Menurutnya, peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

"Ini lebih dari sekadar kemacetan musiman. Ini adalah sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius. Tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul,” ujar Hakeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (18/4/2025).

Berdasarkan data terbaru aktivitas peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat mencapai 1,88 juta TEUs, yang mengalami kenaikan sebesar 7,2% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta TEUs berasal dari kegiatan ekspor-impor, sementara sisanya berasal dari kegiatan domestik," ungkapnya.

Hakeng mengatakan bahwa meskipun ada peningkatan volume yang signifikan, sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer di pelabuhan ini belum memadai untuk menangani lonjakan tersebut.

“Salah satu masalah utama, adalah ketidakakuratan dalam sistem stacking di container yard, yang menyebabkan waktu sandar kapal menjadi lebih lama dan mengarah pada penumpukan dan antrean panjang truk logistik yang keluar dari pelabuhan,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun Pelindo sudah menerapkan sejumlah sistem seperti Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, implementasi sistem-sistem ini masih terbentur pada masalah rendahnya tingkat kepatuhan dari operator logistik

Selain itu, kurangnya integrasi data yang efektif antara pelabuhan, penyedia jasa truk, dan pengelola lalu lintas. Sistem-sistem yang telah diterapkan pun, kata dia, belum mampu mengatasi masalah antrean yang terjadi, yang mengindikasikan bahwa permasalahan ini lebih kompleks daripada hanya sekadar pengelolaan waktu masuk dan keluar kendaraan.