TRIBUNNEWS.COM – Kelompok pengacara dan aktivis di London mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, yang sedang melakukan kunjungan ke Inggris untuk bertemu dengan sejumlah pejabat.

Mengutip The New Arab, Global Legal Action Network (GLAN) dan Hind Rajab Foundation (HRF) mengajukan permintaan tersebut ke Pengadilan Westminster Magistrates pada Rabu (16/4/2025), dengan merinci keterkaitan Sa’ar terhadap pelanggaran serius di Gaza.

Sebelumnya, pada Selasa, beberapa media lokal di Inggris dan Israel melaporkan bahwa Saar diam-diam bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, berdasarkan sumber anonim.

Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (UKFCDO) kemudian mengonfirmasi, Lammy dan Saar memang bertemu dalam kunjungan pribadi untuk membahas situasi di Gaza dan isu-isu Timur Tengah lainnya, lapor The Guardian.

Namun pada Kamis pagi, GLAN menyatakan melalui platform X (dahulu Twitter) bahwa mereka telah menerima laporan bahwa Saar mempercepat kepulangannya dari Inggris akibat proses hukum yang sedang berjalan terhadapnya.

"MENDESAK: Kami mendapat informasi bahwa Gideon Sa’ar kini memperpendek kunjungannya dan melarikan diri dari Inggris," tulis GLAN.

"Ia merupakan tersangka dalam penyelidikan langsung atas kejahatan serius."

"Jika terlihat, segera hubungi Kepolisian Metropolitan London."

"Mohon untuk tidak mendekati tersangka, karena kemungkinan ia didampingi oleh petugas keamanan bersenjata."

KEJAHATAN PERANG - Tangkap layar postingan GLAN di X pada 17 April 2025. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar dikabarkan meninggalkan Inggris lebih cepat karena takut ditangkap. (Tangkap layar X @GLAN_LAW)

Media The National dari Skotlandia sebelumnya melaporkan bahwa Saar dijadwalkan berada di Inggris hingga Sabtu.

Permintaan surat perintah penangkapan terhadap Saar berkaitan dengan pengepungan Rumah Sakit Kamal Adwan oleh pasukan Israel antara Oktober dan Desember 2024, yang menyebabkan serangan terhadap staf medis dan pasien, serta penculikan terhadap direktur rumah sakit, Dr. Hussam Abu Safiya.

Sa’ar diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Israel pada November 2024.

Di media sosialnya, Saar diketahui mengunggah konten yang mendukung serta membenarkan pengepungan rumah sakit tersebut.

Sebagai menteri, ia juga diketahui mendukung pemblokiran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

“Sebagai anggota senior kabinet keamanan Israel bersama Benjamin Netanyahu – yang telah menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza – Gideon Sa’ar memiliki keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan kolektif yang menyebabkan kematian dan penderitaan massal warga sipil setelah 7 Oktober 2023," bunyi pernyataan bersama dari GLAN dan HRF.

"Perannya yang signifikan dalam merancang dan membela kebijakan militer pemerintah menjadikannya tokoh kunci dalam kepemimpinan yang dianggap bertanggung jawab atas kampanye yang, menurut ICJ, secara masuk akal dapat dikategorikan sebagai genosida."

Permohonan terbaru ini menambah daftar pengajuan HRF ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang menuduh Sa’ar turut bertanggung jawab atas perintah evakuasi massal terhadap warga Palestina, pengepungan yang terus berlangsung oleh Israel, serta dukungan terhadap serangan yang menyasar bangunan sipil.

ICC sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata dalam konflik.

Meskipun terdapat surat perintah penangkapan, sejumlah negara Barat tetap menyambut kedatangan perdana menteri Israel.

Amerika Serikat, meski bukan anggota ICC, menjamu Netanyahu awal bulan ini.

Hongaria juga baru-baru ini menerima kunjungan Netanyahu dan menyatakan penarikan diri dari keikutsertaan di ICC sebagai respons terhadap surat perintah tersebut.

Sementara itu, Belgia menyatakan tidak akan menegakkan surat perintah penangkapan tersebut.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 61.500 korban jiwa sejak Oktober 2023, menurut data dari Kantor Media Pemerintah Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida terhadap warga Palestina yang diajukan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ), dalam proses hukum yang masih berlangsung.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)