Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

"Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan," jelas Menkeu.

Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.

"Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah," ujar Sri Mulyani.

Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan cara menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN.

"Masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," ujar Menkeu.

Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan.

Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi MBR. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.