TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 245 persen telah memicu kekhawatiran besar di kalangan rumah tangga China selaku negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Adapun kekhawatiran yang dimaksud mencakup risiko kehilangan pekerjaan, stagnasi pendapatan, hingga kerugian investasi, menurut laporan Bloomberg.

Dalam survei yang dilakukan perbankan keuangan Morgan Stanley terhadap 2.034 responden dari kota-kota tingkat 1 hingga 4 di China selama 8–11 April, sebanyak 44 persen responden China menyatakan ketakutan mereka akan adanya PHK massal, buntut eskalasi perang dagang antara Beijing dan Washington.

Angka ini menjadi yang tertinggi sejak survei diluncurkan pada 2020. Dimana sebelumnya hanya ada 39 persen responden yang khawatir akan menganggur akibat tarif AS di tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, sebanyak 40 persen responden menyatakan kekhawatiran terhadap pemotongan gaji, sementara ekspektasi kenaikan pendapatan dalam 12 bulan ke depan hanya sebesar 5,7 persen, turun 50 basis poin dibanding survei terakhir pada Desember lalu.

Tak hanya itu, survei Morgan Stanley juga mengungkapkan bahwa ekspektasi belanja konsumen China melemah ke titik terendah sejak negara tirai bambu itu membuka kembali perekonomiannya pasca-Covid.

Dalam catatan tim analis yang dipimpin oleh Lillian Lou dan Robin Xing, hanya 23 persen responden yang mengaku berencana meningkatkan pengeluaran pada kuartal berikutnya, turun 8 poin persentase dibanding tiga bulan sebelumnya.

Tarif Trump Jadi Biang Kerok

Kekhawatiran ini diungkap masyarakat China tepat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump  mengumumkan tarif resiprokal atau tarif timbal balik pada Rabu, 2 April 2025. Dalam kesempatan itu  AS mengenakan tarif timbal balik terhadap produk Cina sebesar 34 persen.

Selang dua hari, tepatnya 4 April Komite Tarif Dewan Negara China turut menerapkan tarif 34 persen atas produk-produk asal AS. Tindakan tersebut dilakukan sebagai balasan dari penerapan bea masuk resiprokal Donald Trump.

Menanggapi hal itu, pada 7 April 2025, Trump mengancam akan mengenakan bea masuk tambahan sebesar 50 persen pada barang-barang impor dari China, jika negara tersebut tidak mencabut tarif sebesar 34 persen.

Namun hal tersebut tak membuat China gentar, Xi Jinping justru China menaikkan tarif tambahan menjadi 84 persen pada Rabu, 9 April 2025.

Ketegangan yang semakin berlanjut akhirnya mendorong AS untuk menjatuhkan tarif 245 persen ke China. Sementara China memberlakukan tarif sebesar 125 persen terhadap AS.

Merespon perang dagang yang dilakukan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian menegaskan bahwa negaranya tak pernah takut dengan ancaman perang dagang yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Tiongkok tidak akan peduli jika Amerika Serikat terus memainkan permainan angka tarif,” Tegas Lin Jian, Kamis (17/4/2025).

"China tidak ingin berperang dagang dengan AS, tetapi sama sekali tidak takut jika AS bersikeras memprovokasi," imbuhnya.

Kendati demikian dampak dari kebijakan tersebut dapat memicu PHK massal, kerugian investasi, dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.  Hal itu yang kemudian mendorong kekhawatiran masyarakat China terutama pelaku UMKM.

Adalah Lionel Xu, seorang pengusaha UMKM di sela-sela pameran Canton Fair di Guangzhou, China yang terdampak perang dagang Trump.

Ia menuturkan bahwa kenaikan tarif impor yang diberlakukan Trump telah membuat bisnisnya menurun. Dulu, perangkat pengusir nyamuk yang diproduksi perusahaannya, Sorbo Technology laris manis di toko-toko Walmart di Amerika Serikat.

Akan tetapi sekarang tumpukan alat-alat pembasmi nyamuk Sorbo teronggok di gudang perusahaan di Zhejiang.

"Kami kewalahan. Ini sangat berat bagi kami," keluh Xu.

Xu bukan satu-satunya yang merasakan pahitnya perang ekonomi ini. perempuan bernama Amy tengah bertugas menjual mesin pembuat es krim untuk Guangdong Sailing Trade Company juga mengeluhkan dampak perang dagang China vs AS.

Menurutnya tarif impor yang tinggi membuat harga barang-barang itu menjadi terlalu tinggi bagi mayoritas perusahaan AS, alhasil mereka membebankan biaya tersebut kepada pelanggan. Kenaikan harga inilah yang membuat daya beli masyarakat menurun dan perusahaan kehilangan pelanggan.