TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia tak pernah mengizinkan negara manapun membangun atau memiliki pangkalan militernya di Tanah Air.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat menyusul adanya isu Rusia ingin menjadikan Pangkalan Udara (Lanud) Manuhua di Kabupaten Biak Provinsi Papua, sebagai markas bagi pesawat-pesawatnya.

"Indonesia tidak pernah memberikan ijin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia," kata Roy kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Namun lantaran politik luar negeri RI yang menganut bebas aktif, Indonesia tetap mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain masuk ke wilayah tanah air jika atas dasar misi perdamaian.

"Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi polugri yang bebas aktif akan menerima dan mengijinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia," jelas Roy.

Di Provinsi Biak, Indonesia memang punya rencana membangun tempat peluncuran satelit.

Namun rencana itu belum sampai pada keputusan apapun meski pembicaraannya sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu.

"Indonesia memiliki rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak. Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun," pungkas Roy.

Sebelumnya beredar kabar militer Rusia ingin menjadikan Pangkalan Udara (Lanud) Manuhua di Kabupaten Biak Provinsi Papua sebagai markas bagi pesawat-pesawatnya.

Dilansir dari Janes pada Senin (14/4/2025), Pemerintah Indonesia disebut sudah menerima permintaan resmi dari Rusia untuk menjadikan fasilitas pertahanan di provinsi paling timur Indonesia sebagai markas pesawat milik Angkatan Udara dan Antariksa Rusia (VKS).

Janes menyebut sumber-sumber dari Pemerintah Indonesia juga sudah mengonfirmasi kabar permintaan itu telah diterima Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai tindaklanjut pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K. Shoigu pada Februari 2025 lalu.

Dalam permintaan tersebut, Rusia ingin menempatkan beberapa pesawat udara jarak jauh di Lanud Manuhua yang berbagi landasan dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara, Brigjen TNI Frega Wenas juga sudah membantah isu tersebut.

Frega mengatakan, isu itu tidak benar karena sejauh ini tak ada permintaan dari Rusia.

"Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles telah berkomunikasi dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mendapat penjelasan bahwa isu terkait penggunaan pangkalanudara Indonesia oleh Rusia tidak benar karena sejauh ini belum pernah ada permintaan tersebut," kata Frega saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (15/4/2025).

"Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar," sambung dia.